Kolaka

PT Vale Mangkir, RDP Diagendakan Ulang


KENDARINEWS.COM — Pihak manajemen PT Vale tak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan DPRD Kolaka, Kamis (10/6). Pertemuan terkait pembentukan komite CSR yang disoalkan demonstran beberapa waktu lalu akan kembali diagendakan. Sebab, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka yang diwakili Asisten II Setkab, Mustajab tak mampu memberikan jawaban yang dapat memuaskan para demonstran tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Akhdan, memaklumi ketidakhadiran pihak PT Vale tersebut. Namun, untuk RDP kedepan ia berharap perusahaan asing tersebut dapat mengirimkan perwakilannya. “Kami harap, RDP selanjutnya pihak PT Vale bisa hadir. Supaya dapat menjelaskan terkait Komite CSR ini,” tegasnya.


Pada RDP tersebut, Ivan yang mewakili demonstran mempertanyakan dasar pembentukan Komite CSR tersebut. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan transparansi anggaran PT Vale yang dikelola oleh Komite CSR.

Suasana RDP terkait pertanggungjawaban Komite CSR PT Vale di gedung DPRD Kolaka, kemarin. Sayangnya dalam pertemuan tersebut pihak PT
Vale tak hadir dan RDP kembali diagendakan

“Tolong jelaskan apa dasar pembentukan Komite CSR ini dan berapa anggaran yang dikelola serta berapa tersisa. Untuk program kegiatan apa saja anggaran tersebut dan kenapa ada yang tidak memasang papan proyek. Ini harus transparan agar masyarakat tidak curiga,” sorotnya. Sementara itu, Asisten II Setkab Kolaka yang juga merupakan Koordinator Komite CSR menjelaskan, pembentukan nota tugas berdasarkan kesepahaman antara Pemkab dan PT Vale. Adapun wadah yang digunakan untuk menampung dana CSR tersebut adalah rekening bersama.

“Untuk anggaran Rp 9 miliar itu sudah digunakan sekitar 40 persen untuk 13 kegiatan. Diantaranya pembangunan gedung Pemuda dan penimbunan terminal, serta pengadaan lampu jalan di Pomalaa. Untuk rekening belum bisa kami perlihatkan saat ini karena dokumen sebagian bukan kami yang pegang,” ungkap Mustajab. Terkait adanya kegiatan yang tidak memasang papan proyek, ia mengakuinya. “Kami minta maaf jika transparansi belum maksimal. Tapi kami sudah bekerja maksimal berdasarkan Juknis di PT Vale. Kalau ada teman kontraktor yang tidak transparan, nanti kami tegur,” janjinya.

Pria yang juga menjabat Plt Kepala BPBD tersebut mengaku belum dapat menjawab pertanyaan demonstran dengan maksimal. “Dalam waktu dekat kami siapkan dokumen yang dipertanyakan ini. Tapi kami koordinasi dengan PT Vale dulu. Sebab ini adalah uang milik perusahaan,” katanya. Untuk diketahui, beberapa hari ini sejumlah kelompok massa secara berganti melakukan aksi unjukrasa mempersoalkan adanya Komite CSR PT Vale. Komite tersebut dituding bodong dan hanya akal-akalan untuk menguntungkan oknum pejabat. (b/fad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top