HEADLINE NEWS

PT NET Belum Kantongi IUP dan Izin Lingkungan

Aktifitas PT NET di Nambo Terancam Disegel

KENDARINEWS.COM — Warga yang bermukim di sekitar aktifitas pertambangan PT.NET merasa jengah. Pasalnya, pengolahan galian C di kawasan Nambo menimbulkan suara bising. Belum lagi polusi udara (debu) yang dihasilkan. Kondisi itu diperparah lantaran PT.NET belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dan izin lingkungan dari pemerintah.

Inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi pertambang
galian C di kawasan Nambo. Pemkot Kendari akan menyegel perusahaan jika
belum memiliki IUP dan izin lingkungan dari pemerintah

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengancam akan melakukan penutupan aktifitas pertambangan. Upaya itu akan ditempuh jika perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam hal ini mengurus izin pertambangan dan lebih terbuka kepada masyarakat sekitar.

“Sudah kita layangkan teguran untuk kemudian menghentikan aktivitasnya. Kalau masih ada pelanggaran kita akan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah nanti kita tindak lanjuti ke APH (Aparat Penegak Hukum) dan seterusnya,” kata Sulkarnain Kadir kemarin.

Jika masih membandel, Sulkarnain mengaku terpaksa akan melakukan penyegelan tempat usaha. Apalagi tindakan yang dilakukan masuk kategori ilegal. “Kita tidak izinkan. Karena kalau tindakannya ilegal kan berarti tidak berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), artinya masyarakat dirugikan, kita semua dirugikan kalau kemudian ada aktivitas, apalagi berdampak pada lingkungan,” kata Sulkarnain Kadir.

Politisi PKS ini mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungannya dari aktifitas ilegal yanf dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Sulkarnain meminta masyarakat tak segan untuk melapor jika menemukan ada aktifitas mencurigakan apalagi menggaggu kehidupan masyarakat dan merusak alam.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kendari La Ode Rajab Jinik sudah merekomendasikan agar aktivitas galian C dihentikan sementara hingga memiliki izin penambangan diwilayah tersebut. Tapi diketahui, aktivitas itu masih berlangsung bahkan, pihak perusahaan nmerubah nama perusahaan menjadi PT.NET yang sebelumnya bernama PT CV.Echal.

“Kalau memang betul perusahaan menganti nama untuk menghindari rekomendasi kami di DPRD, maka kami minta dengan tegas, agar proses hukum harus ditegakan. Tidak ada tawar-menawar kalau berbicara hukum. Apalagi kita tahu perusahaan ini tidak memiliki izin dari pemerintah setempat,” tegas Rajab.

Sekedar informasi, hingga berita ini diterbitkan belum ada satupun perwakilan PT.NET yang bersedia dikonfirmasi awak media. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top