Nasional

Pengamat : Hak Kesehatan Adalah HAM, Jangan Cari Untung!


KENDARINEWS.COM — Publik masih hangat membicarakan tentang vaksin Gotong Royong (VGR) berbayar yang rencananya bisa dibeli secara individu di Kimia Farma. Meski pihak Kimia Farma sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan tersebut, banyak kalangan masyarakat yang masih mendesak agar rencana tersebut dibatalkan total.

Kekecewaan masyarakat tentunya sangat bisa dimengerti, karena ada kesan negara, dalam hal ini BUMN, berusaha memancing di air keruh alias mencari keuntungan di situasi yang tidak mengenakkan, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 yang terus melonjak jumlah kasusnya.

Apalagi, Presiden Joko Widodo sempat menegaskan bahwa vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat tanpa pungutan biaya apapun. Konsep vaksin Gotong Royong sendiri pada awalnya adalah vaksin yang dibeli oleh sejumlah perusahaan untuk memvaksinasi para karyawan mereka.

Mengomentari rencana VGR berbayar, pengamat hukum Indigo Network Radian Syam menegaskan bahwa kesehatan adalah hak warga negara. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, wajib memenuhi layanan kesehatan demi tercapainya derajat tertinggi kesehatan, dalam hal ini adalah menyediakan vaksinasi gratis yang notabene sudah dilakukan. “Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya,” ujar Radian, Kamis (15/7).

Radian Syam, Pengamat hukum Indigo Network

Karenanya, ketika ada VGR berbayar, kata Radian, hal ini menjadi bertolak belakang. Adanya praduga negara mencari untung pun akhirnya tidak bisa terelakkan. “Negara bukan tempat pemerintah mencari untung dari rakyat. Harus diingat, negara ada karena ada rakyat. Maka, negara harus memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar keselamatan rakyat menjadi tercapai,” katanya.

Menurut Radian, ada banyak landasan hukum yang menguatkan fakta bahwa vaksinasi adalah hal yang harus diberikan tanpa tendensi mencari keuntungan. “Misalnya Undang-Undang Nomor 36 Pahun 2009 tentang Kesehatan di Pasal 4 tentang setiap orang berhak atas kesehatan; Pasal 5 tentang setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; Pasal 15 tentang pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan lainnya,” ujarnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top