Politik

Pengadaan Pin Emas tak ada dalam Regulasi

Pengganti Robert Piter Raru ini menjelaskan, pengadaan pin emas hanya akan dilakukan sekali dalam satu periode dan akan menjadi milik pribadi tiap anggota dewan apabila masa jabatannya berakhir. “Pin emas ini akan dimiliki tiap anggota dewan karena tidak terhitung sebagai aset daerah,” pungkasnya. Pengadaan pin emas memang mengundang berbagai tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya yaitu Pakar Komunikasi Politik Sultra, Muh. Najib Husain. Menurutnya, jika memang tidak ada aturan yang mewajibkan anggota DPRD memakai pin emas, harusnya memilih untuk tidak menggunakannya. Sebaliknya, ia mengusulkan agar para wakil rakyat itu memakai pin berbahan biasa saja.

Anggaran yang cukup besar atas pengadaan pin emas bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih berguna. “Toh wibawa mereka tidak akan jatuh hanya karena tidak mengenakan pin emas,” sindir Najib Husain saat dihubungi, kemarin. Ia berharap, kedepannya anggota DPRD terpilih tidak berlebihan dalam menggunakan fasilitas yang tersedia. Mereka harus hadir sebagai wakil rakyat dan menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabya. “Tidak perlu mengikuti pola-pola lama yang dapat merugikan rakyat. Mereka harus menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya,” tandas Najib. (uli)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top