Konawe Utara

Penertiban ODOL 8 Kendaraan di Tilang

KENDARIPOS.CO.ID– Penertiban kendaraan over load dan over (ODOL) dimensi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendapat dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota. Bahkan baru-baru ini, kembali dilakukan penindakan kendaraan ODOL oleh BPTD, Balai Jalan Nasional, kepolisian dan pemerintah kabupaten konawe Utara (Konut).

Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf mengatakan dalam giat penertiban ini terjaring 8 kendaraan barang yg ditilang karena pelanggaran over load dan tidak mengantongi izin penyelenggaraan angkutan barang B3. “8 kendaraan barang yg melanggar dimensi ini bakal dikenakan sanksi pemberkasan melalui pasal 277 ketentuan pidana UU 22 tahun 2009 ttg LLAJ,” jelasnya.

Tentunya, penindakan kali ini merupakan tindak lanjut paska kick off penindakan yg dilaksanakan pada tanggal 14 september 2021 di kecamatan Sampara dan kini dilanjutkan di Kabupaten Konut. Jadi setiap kali ada penindakan masih banyak banyak pelanggar yang ada di Sultra. Baik itu kelebihan muatan, persyaratan administrasi, seperti tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan B3 dan Kartu Uji Berkala.

Karena itu, kata Benny penindakan seperti ini harus dilakukan bersma dan massive. Sebab, rata rata pelanggaran yang dilakukan karena ingin mencoba mencari keuntungan sesaat dengan mengabaikan aspek keselamatan yg berpotensi merusak jalan.

“Jadi kita harus lakukan secara berkala dan berkelanjutan. Sebab bila ini kita biarkan maka pelanggar ODOL di Sultra bisa saja meningkat tiap tahunnya, ” jelasnya.

“Dimana sebenarnya, sesuai aturan untuk mobil 4 dan 6 roda dengan JBB (GVW) 8 ton muatan yg diisi kan hanya kisaran 4 sampai 4,5 ton. Kemudian JBB (GVW) 15 Ton, muatan yg diisikan sekitar 7 sampai 8 ton. Serta JBB (GVW) 23 ton, muatan yg di isikan hanya kisaran 10 sampai 12 ton, atau JBI 21 ton dengan MST 8 Ton,”ujar Benny yg juga mantan penguji Kendaraan Bermotor.

Kepala Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Sultra, Yohanis Tulak Todingrara mengatakan bahwa rata-rata kelebihan muatan yang ditemukan dari kapasitas 4 ton dimuat sampai 10 ton. “Kalau ini dibiarkan terus menerus maka jalan di Sultra bakal banyak yang mengalami kerusakan, ” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah Bupati Konawe Utara, Ruksamin menyambut baik kegiatan penanganan ODOL di Sultra.

” tolong kasih kami surat dari pusat agar kami melaksanakan penaganan ODOL di wilayah kami. Saya punya Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, saya akan koordinasikan dan saya perintahkan kadis Perhubungan, Kasatpol PP dan PU,untuk melaksanakan pengawasan dan Penindakan dilapangan, “tegasnya

Kalau pelaku usaha angkutan barang taat aturan, kata Ruksamin, maka jalan-jalan di wilayah Konut tentu akan terjaga kondisinya dan masyarakat dapat menikmati itu. Ia pun menantang tim terpadu untuk segera melaksanakan Rakor Penindakan ODOL.

“Segera buat Rakor, dan undang kami (bupati/Walikota), saya akan libatkan kadis saya, sehingga penegakan hukum ODOL di Sultra bisa dilaksanakan massive dan serempak di seluruh wilayah di Sultra. Saya siap memulai di Kabupaten Konawe Utara, ” ucapnya.

Untuk diketahui, penertiban dan Penegakan hukum ODOL di kecamatan Mutui dihadiri langsung oleh, kepala Balai Pengelolaan Jalan Nasional, Kepala Balai Transportasi Darat, Kejaksaan, kepolisian, kapolres, Dandim, Dishub dan Bupati Konut yg tetap setia memantau penertiban ODOL, yg menjadi program Bapak Presiden menjadikan Indonesia 2023 Bebas ODOL. (Rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

To Top