Metro Kendari

Penertiban 144 Unit Rumah Dinas Ditarget Rampung Tahun 2021


KENDARINEWS.COM — Pemprov Sultra tak ingin aset daerah terus menjadi polemik. Atas dasar itu, Pemprov akan mendorong penutasan aset salah satunya rumah dinas yang kini terbengkalai dan penggunaan tak sesuai fungsi. Jika tidak ada kendala, polemik aset bisa dirampung tahun 2021 ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran mengatakan akan berupaya menuntaskan polemik aset rumah dinas hingga akhir Agustus 2021. Dari data BPKAD, ada 144 unit rumah dinas yang bermasalah. Untuk itulah, pihaknya bakal melakukan penertiban.

Basiran

“Kebanyakan dihuni pensiunan, keluarga (anak dan Istri) pensiunan dan ada beberapa yg ditempati PNS yang belum memiliki SIP atau Surat Ijin Penghunian. Bahkan ada yang dihuni masyarakat umum. Tentu ini harus segera kita tertibkan, sebelum berlanjut lebih lama, ” kata Basiran, Kamis (5/8).

Berdasarkan Pasal 244 Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah kata dia, rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintahan daerah yang bersangkutan. Jika pegawai memasuki masa pensiun, tidak bisa lagi menempati rumah jabatan atau rumah dinas tersebut.

“Faktanya di lapangan saat ini, rumah dinas tersebut banyak dihuni oleh mantan pejabat atau pensiunan. Bahkan ada yang berpindah tangan ke orang lain atau dijual tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku,” jelasnya Basiran.

Sejak tahun 2019, BPKAD telah menggandeng tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam upaya menata manajemen aset daerah. Manajemen aset yang dimaksud yakni penyelesaian aset bermasalah, kemudian penertiban rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang tidak berhak, penertiban kendaraan dinas, serta percepatan penerbitan sertifikat tanah milik Pemprov Sultra.

“Jadi, terkait dengan penertiban rumah dinas yang dikuasai orang yang tidak berhak, Korsupgah KPK telah memberikan peringatan. Makanya, tahun ini kita bakal upayakan seluruh polemik aset rumah dinas bakal kita tuntaskan. Sebagai langkah awal, kami telah melakukan rapat. Satu persatu didata dan dituntaskan permasalahanya. Sebab bila ini terus dibiarkan bakal menjadi bumerang di kemudian hari, jelasnya.

Pemindah tanganan dalam bentuk penjualan rumah dinas lanjutnya, sesungguhnya hanya dapat dilakukan terhadap rumah dinas golongan III. Itupun, hanya boleh dijual kepada penghuninya yang sah dengan cara sewa beli. Namun, hal itu harus mendapat persetujuan gubernur serta memenuhi syarat dan kelengkapan administrasi guna pengalihan hak atas tanah beserta bangunannya.

“Tetapi saat ini kan permasalah 144 rumah dinas itu, tak sesuai prosedur. Jadi perlu kita data kembali seluruhnya dan kita selamatkan aset Pemprov yang ada. Hingga benar-benar tuntas. Bahkan kini BPKAD terus bekerja siang dan malam untuk menuntaskan satu persatu polemik aset di Sultra, ” pungkasnya. (c/rah)

Polemik Rumah Dinas
-114 Bakal Ditertibkan
-Tindaklanjuti Arahan Korsupgah KPK
-Penggunaan Tak Sesuai Prosedur
-Dihuni Non-PNS dan PNS tanpa SIP
(Dihuni Pensiunan (keluarga) dan Masyarakat Umum)
-Penertiban Dimulai Akhir Agustus

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top