Metro Kendari

Pemkot-Kejari Bangun Sinergi Penanganan Perkara Hukum

KENDARINEWS.COM — Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendari di Media Center Rujab Wali Kota. MoU yang diteken dua pemimpin beda institusi itu terkait penaganan perkara hukum dibidang perdata dan tata usaha negara. Upaya itu diharapkan dapat mendorong pemkot mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penandatangan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya. Di mana, Pemkot sebagai penyelenggara pemerintahan sangat membutuhkan bantuan, pertimbangan, tindakan hukum dari Kejaksaan Negeri Kendari terutama dalam menghadapi masalah perdata dan tata usaha negara. “Sinergi wajib kita bangun dengan semua pihak. Apalagi pada dasarnya kita bukan orang yang berlatar belakang hukum. Tentunya ini sangat membantu kami dalam menjalankan pemerintahan,” kata Sulkarnain Kadir.

Politisi PKS Sultra ini, mengaku banyak manfaat yang dirasakan pihaknya setelah menjalin kerjasama dengan kejari. Misalnya dalam hal perbantuan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kendari tahun lalu, diman kejari berhasil mendorong para penunggak pajak untuk melunasi kewajibannya kepada pemerintah. “Kalau kami yang memanggil, menagi, menginformasikan kepada par penunggak rasannya biasa saja. Tapi kalau teman Kejaksaan yang memanggil, itu langsung dipatuhi. Cepat urusannya. Ini tentunya berdampak pada penerimaan daerah,” kata Sulkarnain.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sultra ini, berharap MoU yang diteken dengan lembaga Adhyaksa itu mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin menyempurnaan kerjasama yang sudah ada, agar kualitas dan pelaksanaannya bisa jauh lebih baik. Kedepan, tentu kami dapat meminta bantuan hukum kepada Kejari Kendari. Apalagi berdasarkan undang-undang Kejaksaan adalah pengacara negara, pengacara daerah,” kata Sulkarnain Kadir.

Pada kesempatan yang sama, Kajari Kendari Shirley Sumuan mengaku siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkot Kendari. Menurutnya, tugas tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Kejaksaaan RI Nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 2 yang menyebut kejaksaan dapat mewakili pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD baik dilakukan diluar maupun didalam pengadilan sebagai kuasa hukum (pengacara) pemerintah.

“Tupoksi (Tujuan Pokok dan Fungsi) ini adalah memberikan bantuan hukum. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kejari sebagai pendamping untuk memberikan bantuan hukum,” kata Shirley. Dengan adanya MoU ini pemkot sudah menjadi bagian dari mitra dan kliean kami. Kami siap mendampingi agar bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih baik kedepannya,” pungkasnya. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top