HEADLINE NEWS

Pemkab Buton dan Pemkot Baubau Sepakat Rekonsiliasi Aset

KENDARINEWS.COM — Hubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dan Pemkot Baubau sempat diwarnai saling klaim urusan aset daerah. Kedua pihak itu merasa sudah berlindung di balik aturan atas penguasaan aset yang dipolemikan itu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mengambil langkah konkret untuk menengahi masalah itu. Hanya saja, poin-poin yang disepakati bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi beberapa waktu lalu, belum spesifik. Awal April ini, polemik itu kembali mencuat ke publik dengan terbitnya surat perintah pengosongan aset oleh Pemkot Baubau.

Atas masalah itu, Pemprov Sultra kembali memanggil kedua pihak itu. Bupati Buton, La Bakry dan Sekretaris Kota (Sekot) Baubau, Rony Muchtar duduk bersama diantara Wagub Sultra, Lukman Abunawas di ruang rapat kantor Gubernur, Rabu (28/4). Setelah pertemuan itu, baik pihak Buton maupun Baubau sudah sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas dalam waktu dekat. Bupati Buton, La Bakry mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kepekaan Pemprov terhadap masalah di daerah, termasuk salah satunya urusan aset yang selama ini masih “menggantung”. Semua yang menjadi poin kesepakatan dalam pertemuan itu sudah dicatat dan akan langsung ditindaklanjuti. Pada intinya aset-aset itu akan direkonsiliasi bersama dengan Pemkot Baubau.

Dia mengaku, dalam kesepakatan pertama yang dibahas bersama Gubernur Sultra Ali Mazi, masih ada poin yang sinkron di lapangan. Yakni soal total aset dan nilainya. “Seluruh aset dikroscek dulu semua, direkonsiliasi. Sehingga saat penyerahan bisa clear. “Jangan meninggalkan catatan di audit eksternal. Jadi kita pisahkan dulu hingga semua tuntas,” jelasnya. Ia juga akan menginstruksikan jajarannya untuk segera mencocokan data di atas kertas dan kondisi-kondisi aset di lapangan.

“Kita tinggal tetapkan jadwal antar tiap BPKAD agar data satu per satu aset yang masih belum tuntas. Sehingga ini bisa segera diubah dan diselesaikan,” tambahnya. Sementara itu, Sekot Baubau, Roni Muhctar, mengakui, jika di atas kertas urusan aset antara Buton dan Baubau itu sudah tuntas. Sebab sudah ada berita acara penyerahan yang ditandatangani pihak-pihak terkait. Mengacu pada aturan undang-undang pemekaran, maka aset Buton yang ada di Baubau memang harus diserahkan.

” Ini barang negara, tentu kami tidak akan egois. Dalam bahasanya, Baubau itu ibarat anak, tapi anak juga tahu aturan. Penegasannya mari kita kompromi untuk buat ini tuntas semua,” ucapnya. Sementara itu, Wagub Sultra, Lukman Abunawas, menyampaikan, sejak awal pembentukan Kota Baubau, salah satu masalah yang dihadapi adalah penyerahan aset dari daerah induk. Namun jika hingga hari ini hal itu belum tuntas, maka Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat harus mengawal hingga terselesaikan dengan baik.

“Kita tentu bakal mengawal ini hingga tuntas, sebab sebelumnya sudah ada pertemuan dengan Pak Gubernur dan menghasilkan berita acara yang harusnya hari ini tinggal serah terima. Namun karena masih ada kendala terkait data aset, maka harus dilakukan konsolidasi kembali, ” jelas Lukman. Ia mengaku, penyerahan aset selama ini baru sebatas lembaran persetujuan. Belum diikuti dengan penyerahan sertifikat. Karena itu, Ketua DPD PDIP Sultra ini juga meminta agar semua set-aset yang diserahkan kabupaten ke kota harus secara formal dan ada bukti.

“Tuntaskan semua, mana yang harus diserahkan secara legalitas dan yang dimohonkan untuk kembali dihibahkan ke induk. Ini sebagai syarat mutlak harus diselesaikan sehingga masalah-masalah aset bisa segera tuntas,” bebernya. Mantan Bupati Konawe dua periode itu menambahkan, pihaknya akan menurunkan BPKAD Provinsi untuk mendampingi. Ia berharap pada Mei mendatang masalah yang sudah berlarut ini sudah bisa tuntas. “Dengan begitu kita harap aset ini bisa selesai. Sebab setelah rekonsiliasi selesai, saya akan turun langsung tuntaskan ini usai lebaran,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan jumlah aset yang disepakati bersama disaksikan KPK, Kejati dan Gubernur sebanyak 317 aset dari Buton diserahkan ke Baubau. Namun setelah dilakukan rekonstruksi, hanya 223 aset yang tercatat di daftar milik daerah kabupaten Buton. Bahkan masih ada 77 perlu inventarisasi aset bersama. (b/lyn/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top