HEADLINE NEWS

Pembatasan Jam Malam Tetap Diberlakukan, Karyawan dan Pelaku Usaha Diberi Kompensasi

KENDARINEWS.COM — Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir menegaskan tak akan mencabut kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19. Saat ini, pembatasan aktifitas masyarakat di malam hari sebagaimana Surat Edaran (SE) nomor 443.1/2992/2020 masih diperlukan. Begitupun Perwali nomor 47 tahun 2020 tentang penerapan disiplin prokes untuk mencegah Covid-19. Pemberlakuan kebijakan percepatan penanganan wabah sambungnya, semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. “Boleh lah mereka (DPRD) berpendapat. Tapi kan tanggungjawab ada di kami. Pemkot harus memastikan masyarakat masih terlindungi,” kata Sulkarnain.

Ia menyadari setiap kebijakan yang ambil tidak bisa seluruh memenuhi harapan masyarakat. Namun ia meyakini cara inilah yang paling efektif yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. “Penolakan itu pasti. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa Covid-19 ini tidak pernah kita duga. Tidak pernah kita bayangkan ini terjadi. Kalau mau bicara ideal, efektifnya harus lockdown,” kata Sulkarnain. “Kalau lockdown berarti bukan hanya jam malam yang diperketat, tetapi siang pun harus dibatasi. Hanya kan persoalannya saat ini, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang baik. Kita tidak hanya mempertimbangkan kesehatan, tapi juga ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Sebelum memutuskan, pihaknya tekah meminta pandangan dari berbagai pihak. Pilihan yang paling minimunnya itu adalah membatasi aktivitas dimalam hari. Dengan pembatasan aktifitas di malam hari, masyarakat punya waktu istirahat lebih panjang untuk memulihkan imunitasnya.
“Usaha-usaha yang memang berlangsung malam hari, itu bisa disiasati pedagang dengan memajukan jam operasionalnya. Kan kita batasi sampai jam 10 malam. Apalagi kalau hiburan malam itu kan pilihan. Artinya bisa kita lakukan kalau kondisi normal, tapi dalam situasi pandemi semuanya harus bersabar,” pintanya

“Kami tidak akan pernah tinggal diam. Usaha-usaha yang terdampak dari kebijakan pemerintah kota, baik itu perwali maupun surat edaran itu sudah kami data dan akan disalurkan untuk kompensasinya. Besaranya sekitar 300 ribu untuk setiap pengusaha dan karyawannya yang terdampak. Saat ini masih diverifikasi oleh Inspektorat. Kalau sudah clear, makan bantuannya segera disalurkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pansus DPRD Kota Kendari meminta Pemkot mencabut Surat Edaran dan Perwali yang telah diterbitkan pekan lalu. Ketua Pansus, Andi Silolipu mengatakan sebagai bentuk keseriusan permintaannya, pihaknya akan menyurat kepada Wali Kota untuk segera mencabut pembatasan jam malam yang dinilai merugikan pelakun usaha. “Kami baru saja melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak satuan gugus tugas Covid-19, para pelaku UMKM, dan perwakilan tempat hiburan. Rapat ini sudah yang kedua kali dilakukan, dan hasil rapat kali ini, akan kami teruskan ke Ketua DPRD. Nanti ketua yang bersurat ke Wali Kota untuk segera mencabut SE tersebut,” kata Andi. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top