Politik

Pelaksanaan Kampanye Pilkada Muna Dievaluasi

KENDARINEWS.COM — Pelaksanaan kampanye pasangan calon di Pilkada Muna 2020 mulai dievaluasi. Sebab aktivitas kampanye yang dimulai 26 September lalu diduga kerap melanggar. Semisal materi kampanye didominasi
konten negatif, tingginya potensi kerawanan akibat tidak adanya zonasi kampanye hingga pelanggaran protokol kesehatan.

Suasana rapat koordinasi pengawasan kampanye Pilkada Muna, kemarin

Hal itu terungkap setelah Bawaslu Muna menggelar rapat koordinasi pelaksanaan kampanye bersama panitia pengawas kecamatan, partai politik, liaison officer (LO) dan insan pers. Ketua Bawaslu Al Abzal Naim mengakui, jajarannya masih kerap menemukan pelanggaran kampanye, selain pelanggaran seperti netralitas aparatur sipil negara. Contohnya, banyaknya kerumunan massa diluar titik kampanye pasangan calon, padahal hal itu berpotensi memicu penyebaran Covid-19.

Bawaslu, kata dia, kesulitan menindak karena yang diatur dalam kampanye terbatas hanyalah di dalam ruangan atau dititik pertemuan. Namun dari rapat koordinasi tersebut, LO dan Bawaslu, juga kepolisian sepakat untuk lebih disiplin. Termasuk mencegah konvoi dan kerumunan pendukung yang berlebihan di lokasi kampanye.

“Kita semua sudah sepakat untuk lebih tertib. Setelah ini, konvoi dan semacamnya akan ditindak. Jika ditemukan pelanggaran, sanksinya bisa pidana,” jelasnya. Al Abzal Naim mengatakan, kampanye tanpa zonasi seperti saat ini berpotensi memicu adanya gesekkan antar pendukung manakala titik pertemuan berada di lokasi yang sama. Hal itu perlu atensi, terutama oleh kepolisian agar tidak sampai menimbulkan konflik.

Ia meminta kasus dugaan intimidasi dilaporkan baik ke Bawaslu maupun penegak hukum. Jika itu pelanggaran Pemilu, dirinya tidak segan menindak. Sedangkan jika kontenya ialah pidana konvesional maka ranah kepolisian untuk mengakkan hukum. “Soal kampanye. Kalau bisa konten yang saling menghujat dihilangkan dan di utamakan kampanye program. Saya minta semua menaati hal ini, karena Pilkada Muna adalah demokrasi kita sendiri,” ujarnya.

Anggota KPU Muna, Nggasri Faeda menerangkan, pangaturan zonasi kampanye tidak lagi dimuat dalam PKPU 13 tahun 2020 yang menjadi rujukan pelaksanaan kampanye Pilkada 2020. Katanya, pada pemilu sebelumnya masih memberlakukan sistem zonasi. Namun karena Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi, zonasi dihilangkan agar paslon lebih efektif menyosialisasikan programnya.

Menurutnya, cara yang efektif untuk mencegah gesekkan antar pendukung di lapangan ialah melalui kewajiban menyertakan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan kepolisian yang wajib diurus sehari sebelum kampanye. Dari STTP itu, lokasi kampanye diketahui sehingga pemetaan dan pencegahan bisa disiapkan.

“Kami tidak bisa lagi mengatur zonasi. Sehingga mitigasinya bisa lewat STTP. Kepolisian kan bisa memetakkan dan bila perlu memberi saran kepada LO kalau titiknya bersamaan, bisa ditinjau ulang dulu kampanyenya dengan alasan mencegah kerawanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Muna, IPTU Kaharuddin menerangkan, kepolisian berkewajiban mengamankan pelaksanaan kampanye. Ia berharap sinergi bersama Bawaslu, KPU dan bahkan Gugus Tugas bisa ditingkatkan untuk mencegah potensi pelanggaran protokol kesehatan maupun konflik horizontal. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top