Nasional

Pejabat Struktural Absen, Bisa Kena Sanksi

TPP Dipotong hingga Tunda Kenaikan Pangkat

KENDARI, KENDARINEWS.COM--Hari pertama kerja usai libur hari raya Idul Fitri 2021 dipantau Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, Senin (17/05/2021). Dalam inspeksi mendadak (Sidak), Wagub Sultra, Lukman Abunawas didampingi Kepala BKD Sultra Zanuriah, Kepala Inspektorat Sultra Gusti Pasaru, Asisten II Setda Sultra Suharno dan Kasat Pol PP Sultra, Laode Daerah Hidayat.

Wagub Sultra, Lukman Abunawas blusukan ke kantor-kantor OPD lingkup Pemprov Sultra. Kehadiran ASN memuaskan bagi mantan Bupati Konawe dua periode itu setelah memeriksa daftar hadir dan memantau aktivitas ASN yang melakukan pelayanan publik.

“Alhamdulillah untuk kehadiran rata-rata di atas 80 persen hingga 90 persen. ASN kita benar-benar mengikuti dan mematuhi instruksi (pemerintah) pusat, bahwa tidak boleh menambah libur,”kata Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas kepada kendarinews.com, Senin (17/05/2021).

Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Lukman Abunawas (kanan) memeriksa daftar hadir di salah satu kantor OPD Pemprov Sultra saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pascalibur lebaran, Senin (17/05/2021).
RAHMA SAFITRI / KENDARINEWS.COM

Rupanya, ASN tak menambah libur lebaran lantaran ada peringatan TPP dipotong jika tak taat. Wagub Lukman Abunawas menjelaskan sebelum libur lebaran, dia telah menyampaikan akan ada pemotongan TPP bagi ASN yang absen tanpa alasan jelas jika menambah libur.

Wagub Lukman Abunawas memastikan pemotongan TPP ASN itu bukan ancaman semata. Semua data daftar hadir sudah diambil. Bila ada ASN khususnya pejabat struktural yang tidak hadir, maka TPP akan dipotong sesuai sanksi disiplin yang ada dan merujuk pada Pergub.

“ASN yang tidak memiliki jabatan, kita masih beri toleransi. Jadi, pemotongan TPP hanya bagi pejabat struktural yang tak hadir. Ini kita tindak khusus bagi pejabat yang memiliki jabatan. Bukan saja pemotongan TPP, bila ada yang diketahui mudik dengan sengaja bakal diberi sanksi sesuai sanksi disiplin ASN, minimal penundaan kenaikan pangkat,”tegas Lukman.

Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sultra itu, 90 persen kehadiran ASN itu patut diapresiasi. Sebab sudah jauh lebih baik ketimbang persentase kehadiran pascalebaran tahun 2020.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Zanuriah mengatakan, persentase pemotongan TPP pejabat struktural yang tidak hadir tanpa alasan jelas belum dapat disebutkan secara rinci. “Setelah sidak ini, kita akan menentukan persentase pemotongan TPP. Termasuk menghitung total pejabat struktural yang tak hadir berdasarkan data yang masuk,” ujarnya. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru


To Top