Politik

Paslon Money Politik Bakal Dipidana dan Didiskualifikasi

KENDARINEWS.COM — Ragam upaya dilakukan penyelenggara pemilu guna mencegah praktik money politic di hajatan demokrasi. Namun praktek kotor ini kerap dilakukan paslon atau tim kampanye, guna meraih suara pemilih secara prgamatis. Sanksi pidana menanti peserta Pilkada yang melakukan money politic.

LA ODE ABDUL NATSIR

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib berharap masyarakat di tujuh kabupaten pilkada, agar tidak tergoda atau menerima pemberian apapun dari tim kampanye paslon tertentu. Paslon dan tim kampanye, ia minta untuk tidak melakukan praktik politik uang. Jika ditemukan, maka akan dijerat sanksi berat.

“Bagi pelaku praktik politik uang, baik dari pemilih maupun paslon atau tim kampanye, bakal dikenakan sanksi pidana minimal 36 bulan kurungan penjara dan maksimal 72 bulan. Sanksi lainnya akan dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,”kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Rabu (2/12).

Paslon yang terbukti melakukan praktik money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif, kata dia, dapat didiskualifikasi. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 135A UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. “Jika ada paslon yang terpilih, namun terbukti melakukan pelanggaran politik uang, maka berpotensi tidak akan dilantik,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra menyampaikan, senantiasa bergerak intens dan masif memantau kontestasi pilkada jelang pemungutan suara yang tinggal sepekan lagi. Ia mengimbau pemilih maupun tim kampanye paslon agar tidak menghadirkan pergerakan politik uang. Karena paslon yang melakukan praktek money politik hanya akan menghasilkan pemimpin, yang nantinya berpikir untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Juga pasti akan mengabaikan misi menyejahterakan rakyat dan pembangunan daerah. Selain itu, berpotensi memimpin demi kepentingan kelompoknya saja dan juga berpotensi melakukan korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dalam menjalankan pemerintahan.

“Untuk mencegah hal tersebut, kami meminta kepada masyarakat agar turut andil dalam mengawasi jalannya pilkada, bergotong royong mencegah terciptanya praktik politik uang. Semua itu, demi terwujudnya pilkada yang demokratis dan pemimpin yang terpilih nanti, adalah kepala daerah yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah,”tandasnya. (ali/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top