Metro Kendari

Ombudsman: Jangan Paksa Warga Terima Vaksin!

Ketgam : Suasana vaksinasi di Pelataran Kantor Dinas Kesehatan Kendari beberapa waktu lalu.

KENDARINEWS.COM–Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mengigatkan seluruh pemerintah daerah di Bumi Anoa, khususunya Kota Kendari agar tidak menjadikan sertifikat vaksinasi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi warga sebelum mendapatkan layanan administasi. Itu dikarenakan dapat menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Apalagi sampai memaksa warga menerima suntikkan tamhahan imunitas tubuh itu.

Kepala Ombudsman Sultra Masri Susilo mengatakan, sertifikat vaksinasi belum bisa dijadikan sebagai salah satu syarat untuk layanan publik. Karena semua masyarakat di Indonesia belum menerima vaksin secara merata. “Kalau belum merata, berarti kekebalan tubuh belum tercapai. Sehingga kalau itu dipersyaratkan maka ada potensi diskriminasi terkait pelayanan publik terhadap pihak yang belum melakukan vaksin atau belum divaksin,” jelasnya.

Jika pun pemerintah ingin menjadikan vaksin sebagai syarat apapun, kata Masri, maka harus ada prosedur yang jelas. Misalnya, ketentuan itu sudah di putuskan oleh pemerintah pusat yang dibuat secara tertulis. “Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatakan bahwa vaksin jadi syarat administrasi pelayanan publik harus jelas. Jangan sampai ini malah menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat,” ujarnya.

“Ombudsman mendukung adanya penyuntikan vaksin secara menyeluruh kepada masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Copvid-19. Termasuk untuk anak sekolah umur 12-18 tahun. Namun, lagi-lagi vaksin tidak untuk menjadi persyaratan atau bahkan memaksa orang untuk divaksin,” kata Mastri Susilo.

Terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyatakan bahwa sertifikat vaksinasi bukan menjadi syarat pelayanan publik diotoritanya. Ia pun meminta masyarakat untuk segera melaporkan aparatnya jika mensyaratkan sertifikat vaksin dalam pemberian layanan masyarakat.

“Segera laporkan kepada kami. Kami akan berikan sanksi. Seluruh layanan masyarakat di Kendari tidak boleh mensyarakat sertifikat vaksin. Tidak ada juga paksaan bagi warga untuk divaksin. Karena menguti vaksinasi adalah timbul dari kesadaran masyarakat itu sendiri,” kata Sulkarnain Kadir. (ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top