HEADLINE NEWS

Mutasi Ratusan Guru di Muna Sarat Politis, Tenaga Pendidik Mengadu ke Dewan

KENDARINEWS.COM — Penyegaran jabatan para guru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna mendapat reaksi miring dari kelompok yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Guru (FSG). FSG mengadukan kebijakan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muna dan berharap ada peninjauan ulang. Puluhan guru yang tergabung dalam FSG mendatangi kantor DPRD Muna untuk berdialog dengan Komisi III yang membidangi kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua FSG, Hajirun menerangkan setidaknya 222 guru saat ini menjadi ‘korban’ mutasi yang menurutnya sarat politis dan mengabaikan regulasi. “Kami dengan tegas menyatakan jika mutasi ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pimpinan terhadap para guru. Mengapa demikian, karena Dikbud dan BKD hanya berpedoman pada sumpah guru untuk siap ditempatkan di mana saja. Padahal hal itu tidak bisa ditafsirkan secara kaku tanpa memerhatikan indikator penilaian kinerja,” katanya.

Hajirun menambahkan para guru kini berharap agar DPRD Muna membela hak-hak guru sebagai ujung tombak pendidikan. Sebab menurutnya, kebijakan mutasi itu tidak saja mencoreng muruah guru, melainkan juga merugikan para siswa yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian sekolah. Bahkan ia menilai, jika mutasi itu tidak dibatalkan maka akan menjadi hal memalukan bagi daerah. “Kami meyakini jika DPRD Muna bisa memerjuangkan hak guru. Makanya kami berharap agar mutasi ini ditinjau kembali,” terangnya.

Kehadiran para guru tersebut diterima pimpinan DPRD Muna, Cahwan dan anggota Komisi III DPRD Muna. Antara lain, Ketua Komisi Irwan, Sekretaris Awal Jaya Bolombo Sekretaris Komisi dan para anggota. Irwan mengatakan, keterangan para guru saat ini dibutuhkan untuk mengetahui duduk perkara mutasi tersebut. “Kami persilahkan para guru untuk menyampaikan pandangannya dulu melalui forum rapat dengar pendapat,” kata Ketua Komisi, Irwan.

Sementara itu, Awal Jaya Bolombo menilai ada indikasi kuat jika mutasi itu dilakukan dengan pertimbangan politik mengingat jangka waktunya yang berdekatan dengan Pilkada Muna. Kendati demikian, dirinya masih akan mendalami keterangan Dikbud dan BKD sebagai instansi teknis yang mengurusi mutasi tersebut. Tidak menutup kemungkinan, kisruh mutasi itu akan dibawa ke ranah panitia khusus (pansus). Sebagai Ketua Fraksi Demokrat, dirinya siap mengajak fraksi lain untuk menyepakati adanya wacana Pansus tersebut. “Karena ini tentang nasib guru. Pegawai yang memiliki peran penting bagi generasi kita,” pungkasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top