Nasional

Menko Airlangga : Investasi 3 Miliar Dolar AS di LPI


KENDARINEWS.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tiga platform sovereign wealth fund (SWF) dari Belanda, Kanada, dan Uni Emirat Arab (UAE) telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 3 miliar dolar AS di Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

“Terdapat tiga sovereign besar dari Belanda, Kanada, dan UAE yang telah berkomitmen untuk berinvestasi sekitar 3 miliar dolar AS di LPI,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam webinar di Jakarta, Jumat (20/8) pagi sebelum bertolak meninjau secara langsung PPKM Level 4 Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto (tengah) yang juga Menko Perekonomian RI meninjau secara langsung 6 dari 13 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (20/8) kemarin.

Menurut Menko Airlangga Hartarto, pemerintah juga akan menambah modal awal LPI atau Indonesia Investment Authority (INA) sebesar 4 miliar dolar AS untuk mengoptimalkan perannya sebagai SWF Indonesia. Pemerintah meresmikan INA pada 2020 dan telah mengalokasikan 1 miliar dolar AS pada platform tersebut.

INA diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Selain meluncurkan INA, untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia, pemerintah baru-baru ini juga meresmikan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Pelaku usaha berukuran mikro sampai besar bisa mendapatkan perizinan usaha dengan lebih cepat dan mudah.

Airlangga berharap INA dan OSS Berbasis Risiko dapat menarik masuk lebih banyak investasi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga telah mengubah paradigma terhadap investasi dengan mengganti daftar negatif investasi menjadi sektor investasi prioritas. Investor yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas akan mendapatkan berbagai insentif baik fiskal maupun non-fiskal.

“Pemerintah fokus pada penyediaan kemudahan berusaha di sektor usaha prioritas yang mana termasuk untuk proyek strategis nasional, industri berteknologi tinggi, industri pionir, industri orientasi ekspor, dan industri yang berbasis pada riset dan pembangunan,” kata Airlangga. (rls)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top