Buton Utara

Melanggar Prokes : Izin Usaha Dicabut, Denda Rp 1,5 Juta

KENDARINEWS.COM — Buton Utara (Butur) memang masih masuk kategori zona hijau penyebaran Covid-19. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam kendali Bupati, H. Abu Hasan itu tak mau lengah. Pengetatan pengawasan dan penerapan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) bagi masyarakat dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut. Terbaru, Abu Hasan mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelanggaran Prokes. Mulai sanksi teguran lisan, kerja sosial, bahkan pencabutan izin usaha dan denda jutaan rupiah.

“Peraturan bupati nomor 56 tentang 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengencalian corona virus disease tengah disosisaliasikan di masyarakat dan pelaku usaha agar ditaati. Sebab ada sanksi diberikan jika melanggar protokol kesehatan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Sultra itu dalam acara sosialisasi penegakan hukum protokol kesehatan di Aula Bappeda Butur, Kamis (17/8)

Abu Hasan menambahkan, Tim Penegak Hukum Protokol Kesehatan melibatkan kepolisian, TNI dan Pol PP sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. “Sanksi bagi peseorangan pelanggar protokol kesehatan diberikan teguran secara lisan dan tulisan, kerja sosial, denda administratif atau uang paksa Rp 150 ribu. Untuk pelaku usaha melanggar protokol kesehatan dikenakan penghentian sementara operasional usaha keramaian, pencabutan izin usaha dan denda administrasi atau uang paksa Rp 1,5 juta,” tegas Abu Hasan. (b/had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top