Politik

KPU Batasi Tamu Penetapan Bupati Muna Terpilih

KENDARINEWS.COM — KPU Muna telah menerima salinan putusan sidang sengketa Pilkada Muna dari Mahkamah Konstitusi (MK). Duet LM. Rusman Emba – Bachrun akan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Muna periode 2021- 2026, Minggu, 21 Februari di Aula KPU Muna.

Ketua KPU Muna, Kubais mengatakan salinan putusan MK melalui KPU RI diterima. Sesuai PKPU nomor 5 tahun 2010, KPU diberi waktu 5 hari untuk menindaklanjuti hasil putusan sengketa Pilkada dengan agenda penetapan paslon terpilih.

Saat pleno, KPU membatasi tamu yang hadir. Selain penyelenggara, kata dia, hanya 20 orang yang dibolehkan hadir secara langsung yakni paslon, masing-masing isteri paslon, ketua parpol pengusung dan ketua tim pemenangan. “Kami harus tetap mengedepankan protokol Covid-19 sehingga yang hadir terbatas,” ungkap Kubais.

Usai pleno, KPU akan menyerahkan SK penetapan kepada DPRD. Dengan melampirkan salinan SK penetapan calon, penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara, SK penetapan calon terpilih, surat dari MK atau KPU RI tentang adanya gugatan dan fotokopi dokumen pencalonan paslon terpilih yang dilegalisir. Itu menjadi dasar DPRD untuk memroses usulan pelantikan.

Terpisah, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan usai penetepan kepala daerah terpilih, dokumen penetapan diserahkan ke DPRD Muna untuk disampaikan ke Kemendagri melalui Gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, La Saemuna menerangkan lembaganya menunggu KPU menyerahkan dokumen penetapan kepala daerah terpilih. Dokumen itu menjadi dasar DPRD mengusulkan pelantikan paslon terpilih ke Kemendagri melalui Gubernur Sultra.

Hanya saja, LM. Rusman Emba yang berstatus petahana masih memiliki sisa masa jabatan periode pertama hingga 2 September 2021 mendatang. Terkait hal itu, La Saemuna akan berkonsultasi kepada Pemprov Sultra.

“Konsultasi diperlukan agar diketahui apakah usulan pelantikan langsung ditindaklanjuti atau menunggu sampai jelang Akhir Masa Jabatan (AMJ),” urainya.

Wakil Ketua DPRD Muna, Natsir Ido menambahkan, salinan penetapan paslon terpilih akan dibawa ke rapat paripurna. Hasilnya akan disampaikan ke Pemkab Muna untuk diteruskan ke Pemprov Sultra dan Kemendagri. Sementara usulan pelantikan baru akan ditindak lanjuti menjelang AMJ LM. Rusman Emba. “Nanti kami cek regulasi terbarunya karena jangan sampai ada perubahan,” katanya.

(ode/ali)

KENDARINEWS.COM — KPU Muna telah menerima salinan putusan sidang sengketa Pilkada Muna dari Mahkamah Konstitusi (MK). Duet LM. Rusman Emba – Bachrun akan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Muna periode 2021- 2026, Minggu, 21 Februari di Aula KPU Muna.

Ketua KPU Muna, Kubais mengatakan salinan putusan MK melalui KPU RI diterima. Sesuai PKPU nomor 5 tahun 2010, KPU diberi waktu 5 hari untuk menindaklanjuti hasil putusan sengketa Pilkada dengan agenda penetapan paslon terpilih.

Saat pleno, KPU membatasi tamu yang hadir. Selain penyelenggara, kata dia, hanya 20 orang yang dibolehkan hadir secara langsung yakni paslon, masing-masing isteri paslon, ketua parpol pengusung dan ketua tim pemenangan. “Kami harus tetap mengedepankan protokol Covid-19 sehingga yang hadir terbatas,” ungkap Kubais.

Usai pleno, KPU akan menyerahkan SK penetapan kepada DPRD. Dengan melampirkan salinan SK penetapan calon, penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara, SK penetapan calon terpilih, surat dari MK atau KPU RI tentang adanya gugatan dan fotokopi dokumen pencalonan paslon terpilih yang dilegalisir. Itu menjadi dasar DPRD untuk memroses usulan pelantikan.

Terpisah, Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan usai penetepan kepala daerah terpilih, dokumen penetapan diserahkan ke DPRD Muna untuk disampaikan ke Kemendagri melalui Gubernur.

Sementara itu, Ketua DPRD Muna, La Saemuna menerangkan lembaganya menunggu KPU menyerahkan dokumen penetapan kepala daerah terpilih. Dokumen itu menjadi dasar DPRD mengusulkan pelantikan paslon terpilih ke Kemendagri melalui Gubernur Sultra.

Hanya saja, LM. Rusman Emba yang berstatus petahana masih memiliki sisa masa jabatan periode pertama hingga 2 September 2021 mendatang. Terkait hal itu, La Saemuna akan berkonsultasi kepada Pemprov Sultra.

“Konsultasi diperlukan agar diketahui apakah usulan pelantikan langsung ditindaklanjuti atau menunggu sampai jelang Akhir Masa Jabatan (AMJ),” urainya.

Wakil Ketua DPRD Muna, Natsir Ido menambahkan, salinan penetapan paslon terpilih akan dibawa ke rapat paripurna. Hasilnya akan disampaikan ke Pemkab Muna untuk diteruskan ke Pemprov Sultra dan Kemendagri. Sementara usulan pelantikan baru akan ditindak lanjuti menjelang AMJ LM. Rusman Emba. “Nanti kami cek regulasi terbarunya karena jangan sampai ada perubahan,” katanya.(ode/ali)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top