Metro Kendari

Kesadaran Penggunaan Tapping Box Rendah, Bapenda Ancam Penutupan Tempat Usaha

KENDARINEWS.COM — Pemasangan Tapping Box atau alat perekam pajak di sejumlah tempat usaha di Kota Kendari belum optimal. Hingga kini, masih ada pelaku usaha yang enggan mengoperasikan. Dari 459 alat perekam pajak yang dipasang, sebanyak 114 diantaranya atau 25 persen tak difungsikan. Kepala Bapenda Kendari, Sri Yusnita mengungkapkan pemanfaatan alat perekam pajak terpantau langsung di Dashboard Bapenda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak dimanfaatkan pelaku usaha, akan terdeteksi. Pemasangan alat perekam pajak telah dimulai sejak Juli 2018 lalu.

Ia menilai kesadaran pelaku usaha mengoperasikan tapping box masih rendah. Pelaku usaha belum menyadari penuh bahwa sebenarnya kapasitasnya hanya sebagai wajib pungut. “Padahal pajak sebenarnya dipungut dari konsumen, karena ada transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan di restoran, warung makan dan hotel itu dipungut 10 persen. Pajak 10 persen itu dipungut dari transaksi yang dibebankan kepada konsumen,” katanya saat menggelar operasi yustisi optimalisasi penggunaan alat perekam pajak.

Wanita ramah ini mengaku telah menyiapkan sanksi kepada para pelaku usaha yang masih membandel dan tidak mengoperasikan alat perekam pajak secara maksimal. Adapun sanksi yang bakal diberikan adalah peringatan hingga penutupan usaha sementara. “Setelah mendapatkan teguran sebanyak tiga kali dengan jangka waktu masing-masing tiga hari dan itu tidak ada respon dari pelaku usaha, maka pihak Bapenda dapat memasangkan plan. Itu sebagai sanksi sosial bahwa tidak optimal menggunakan alat perekam pajak,” tegasnya.

“Setelah kita pasang plank, dalam jangka waktu 14 hari tidak ada respon atau tidak ada niatan dari wajib pajak untuk berbenah maka kami bisa meminta bantuan kepada Satpol PP untuk melakukan penutupan usaha sementara,” tambahnya. Sanksi ini sambungnya, juga berlaku bagi para penunggak pajak di Kota Kendari. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi kebijakan daerah untuk menghindari pemberian sanksi dari Tim Reaksi Cepat bentukkan Bapenda yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Kejaksaan dan Inspektorat.

Berdasarkan hasil operasi yustisi, Tim Reaksi Cepat Bapenda memberikan peringatan terhadap 10 pelaku usaha yang belum maksimal menggunakan alat perekam pajak. Bukan hanya itu, 10 pelaku usaha dimaksud juga menunggak pembayaran pajaknya. Mereka diberi tenggat waktu 14 hari untuk berbenah agar terhindar dari sanksi penutupan usaha sementara. (b/ags)

Tapping Box
-Terpasang 459 Unit
-Dioperasikan 345 Unit
-Tidak Diaktifkan 114 Unit

Sanksi

  1. Peringatan atau Surat Teguran 3 Kali
    (Jangka Waktu Tiap Teguran 3 Hari)
  2. Pemasangan Plan
    (Jangka Waktu 14 Hari)
  3. Penutupan Sementara
    (Satpol PP akan Melakukan Penutupan)

Operasi 3 Maret 2021
-10 Pelaku Usaha Diberi Peringatan
-Tidak Optimal Mengunakan Tapping Box dan Tunggak Pajak
-Diberi Tenggang Waktu 14 Hari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top