Konawe

Kery Peduli Kesehatan Warga Miskin, Siapkan Kartu Sehat Konawe (KSK) di APBD-P 2021

KENDARINEWS.COM — Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) sangat peduli akan kesehatan warganya yang miskin. Warga yang tak terakomodir dalam kartu BPJS Kesehatan akan ditanggung Pemkab Konawe melalui Kartu Sehat Konawe (KSK). Anggarannya akan disiapkan dalam APBD Perubahan tahun 2021.

Bupati Kery menyebut tahun 2019 lalu, dia telah menggelontorkan budget penanganan kesehatan wraga miskin melalui KSK. Anggarannya sekira Rp 8 miliar. Lewat “Kartu Sakti” itu, pemkab menanggung semua proses penanganan medis bagi warganya yang tidak tercover dalam kartu kesehatan yang berlaku nasional, seperti kartu BPJS Kesehatan. Hanya saja, pemkab saat ini masih menonaktifkan kartu “KSK”, sembari menunggu database warga miskin yang ditengah divalidasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, mengakui, anggaran KSK tidak masuk dalam pagu APBD Konawe tahun 2021. Itu lantaran, pemkab masih menunggu hasil validasi data resmi Kemensos berkaitan jumlah warga miskin di Konawe.

“Proses validasi data ini sementara berlangsung. Kemungkinan baru kita masukkan di APBD-P tahun ini kalau validasi datanya sudah selesai,” ujar Bupati Konawe dua periode itu kepada Kendari Pos.

Mantan Ketua Harian DPW PAN Sultra itu menyebut, hasil validasi data Kemensos sangat penting dalam menentukan jumlah warga miskin di Konawe yang bisa terinput kembali di kartu KSK. Katanya, kondisi masyarakat pastinya akan selalu mengalami perubahan. Bisa jadi, warga miskin yang sebelumnya menerima kartu KSK, sudah berubah status menjadi bukan lagi tergolong warga kurang mampu.

“Begitupun sebaliknya. Makanya, kita update data berdasarkan validasi yang dikeluarkan Kemensos. Ini yang sedang tunggu,” ucap bupati yang karib disapa dengan akronim KSK itu.

Meski demikian, Bupati Kery Saiful Konggoasa (KSK) belum bisa memastikan berapa besar porsi anggaran khusus untuk kartu KSK andaikata validasi data Kemensos telah keluar. Total anggaran yang bakal disiapkan sangat tergantung jumlah warga miskin Konawe yang akan ditanggung. Yang mana, semua itu sudah ada perhitungan tersendiri sebelum menetapkan porsi anggaran yang bakal disiapkan.

Untuk tahun 2019, lanjutnya, pemkab kala itu mengalokasikan anggaran pembiayaan kartu KSK sekira Rp 8 Miliar.

“Apakah masih 17.000 orang seperti kemarin, kita tunggu validasi data Kemensos RI. Tapi kita harap dengan pertumbuhan ekonomi Konawe yang bagus, warga miskin di Konawe bisa berkurang,” harap Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PAN Sultra itu.

Perlu digarisbawahi, sambung Bupati Kery Saiful Konggoasa, penganggaran kartu KSK bukanlah dihapus (ditiadakan). Melainkan, dinonaktifkan sementara waktu sembari menunggu update data miskin dari pusat. Begitu datanya sudah clear dan penerimanya masih orang yang sama, maka pemkab tinggal mengaktifkan kembali kartu KSK itu.

“Sebab, kita tinggal membuat perjanjian kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Intinya, bukan kita hapuskan, tapi nonaktifkan,” tutur Kery.

Kery menuturkan, kartu KSK yang dikeluarkan pemkab mengikuti sistem aturan yang diterapkan pada kartu BPJS Kesehatan. Sebab, pemanfaatannya sama dengan kartu kesehatan yang berlaku secara nasional.

“Model penanggungannya sama. Tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku nasional. Sebab, kalau bertentangan bisa menimbulkan lagi polemik. Kita itu intinya, warga miskin yang tidak tercover di kartu kesehatan nasional, maka kita yang harus ambil alih lewat kartu KSK,” tandas Kery. (adi/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top