Politik

Kemenangan Mantu Jokowi Digugat ke MK

KENDARINEWS.COM — Tim pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pilwalkot Medan 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan secara online tercatat dengan nomor : 174/PAN.ONLINE/2020 dengan pemohon Ir H Akhyar Nasution MSi – H Salman Alfarisi Lc MA dan Juneddi TM Tampubolon SH selaku kuasa pemohon.

MK

Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Ibrahim Tarigan turut membenarkan pengajuan gugatan ini ke MK. Pihaknya menemukan adanya temuan penggelembungan suara itu, banyak (warga) yang tidak dapat C6, dugaan money politic. “Kami kan melihat bukan dari sisi jumlah selisih suara, proses itu yang membuat selisih suara itu terganggu. Kalau hitung hitungan, sebetulnya kami pemenangnya,” ujar Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, gugatan juga dilayangkan karena kecurigaan tim adanya dugaan mobilisasi warga. “Masuknya suara itu kan kami curiga, kok orang Tuntungan masuk ke Belawan, orang Marelan ke Belawan, ya kan. Kalau nengok perjalanannya, berapa kali nyucuk dia, itu dia. Kami kan (hanya ingin) menegakkan kebenaran dan keadilan,” katanya.

Pandangan senada dikemukakan juru bicara tim Pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir. Ia berharap majelis hakim MK agar mengabulkan gugatan mereka mengenai pemungutan suara ulang (PSU). “Kepada hakim konstitusi kami meminta agar membatalkan hasil rekapitulasi KPU Medan pada 15 Desember kemarin dan meminta dilakukannya PSU di 15 kecamatan. Antara lain Medan Kota, Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Tuntungan,” katanya.

Menurut Gelmock, pada rapat pleno KPU, pihaknya sudah meminta agar TPS dibuka kembali, terutama untuk TPS di Medan Belawan yang diduga DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) mencolok. “Nah di mana catatan model C1, catatan khusus, di situ dari 8 TPS, ada 1 TPS yang diambil sampel, karena diminta saksi kami supaya dibuka. Ternyata, hasilnya ditemukan pemilih yang bukan penduduk Belawan, maka kami menduga ada dugaan mobilisasi massa dari ke kecamatan lain atau penduduk (daerah) tetangga untuk memilih paslon tertentu, sehingga menyebabkan kerugian bagi paslon 01,” katanya.

Menurut Gelmock, selisih yang terjadi adalah hasil dari dugaan pelanggaran pelanggaran norma dan lainnya yang terkait dengan pilkada, sehingga tidak fair dan tidak jujur. “Itu yang kami buka di samping C6 yang oleh penyelenggara di beberapa kecamatan atau kelurahan, ada yang tidak dibagi ke masyarakat yang diduga pendukung 01, sehingga tidak memilih,” katanya lagi. Gelmok juga menerangkan, setidaknya ada delapan bukti bukti yang diajukan ke MK dan nanti ditambahkan di dalam persidangan. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top