Nasional

Kejati dan Kemenkumham Sultra Membangun Zona Integritas


KENDARINEWS.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kementerian Hukum dan HAM Sultra kompak menabalkan komitmen mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima. Komitmen itu dituangkan dalam pencanangan membangun zona integritas. Muaranya menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Selain penandatangan ikrar pembangunan zona integritas, Kejati Sultra dan Kemenkumham Sultra mendeklarasikan janji kinerja tahun 2021 dihadapan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo dan Gubernur Sultra, Ali Mazi di Hotel Claro, Rabu (10/2) kemarin.

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengapresiasi komitmen Kejati Sultra dalam kendali Sarjono Turin dan Kemenkumham Sultra dalam komando Silvester Sili Laba. “Dua lembaga ini menjadi panutan dan inspirasi bagi lembaga-lembaga lain. Pada dasarnya Pemprov mendukung setiap program yang dicanangkan WBK dan WBBM ini di Sultra. Pemprov akan selalu bersinergi dengan baik untuk menuju daerah bebas korupsi,” ujar Gubernur Ali Mazi saat pencanangan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, kemarin.

Menurut Ali Mazi, sinergisitas dan harmonisasi dengan Kejati Sultra dan Kemenkumham Sultra, akan terus ditingkatkan dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi.

Di tempat yang sama, Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin mengatakan pencanangan pembangunan zona integritas ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam membentuk institusi Kejaksaan yang modern. Sekaligus untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dalam penegakan supremasi hukum.

Penerapan zona bebas KKN ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Kejaksaan. “Dengan memiliki integritas yang baik dalam diri kita, tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur Kejaksaan yang andal dan profesional dalam menegakan supremasi hukum,” ujar Sarjono Turin.

Mantan Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta itu berharap, seluruh aparatur Kejaksaan di Sultra melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif.
“Kita dorong lembaga Adhyaksa Sultra menegakkan integritas aparatur Kejaksaan yang berhati nurani, bermartabat handal dan profesional, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita semua dapat tercapai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita semua,” tutup Sarjono Turin.

Hal senada diungkapkan Kepala Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba. Menurutnya penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan zona integritas demi tercapainya predikat WBK dan WBBM serta deklarasi janji kinerja tahun 2021 merupakan komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN.

“Pembangunan zona integritas, bertujuan untuk mewujudkan tercapainya reformasi birokrasi serta menjamin pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen bersama didukung dengan niat yang tulus dan ikhlas, melayani masyarakat dengan hati,” kata Silvester Sili Laba.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo mengapresiasi kolaborasi Kejati Sultra dan Kemenkumham Sultra membangun zona integritas. Semakin banyak instansi pemerintah yang melakukan upaya preventif dengan membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah potensi penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif. Deklarasi ini harus direalisasikan. Pencanangan zona integritas oleh Kejati dan Kemenkuham Sultra ini patut dicontoh lembaga lain,” ungkap Mastri Susilo. (ndi/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top