Metro Kendari

Kawasan Kumuh di Kota Kendari Berkurang 48 Hektar

KENDARINEWS.COM —Upaya menata kawasan kumuh menjadi lingkungan yang layak huni sukses digalakkan Pemerintah Kota Kendari. Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, luas kawasan kumuh berkurang sekira 48 hektar atau dari 275 hektar pada 2019 menjadi 227 hektar pada 2020.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan berkurangnya luasan kawasan kumuh di Kota Kendari tak lepas dari kerja keras pemerintah dalam menginventarisir sejumlah titik kumuh untuk kemudian dilakukan penanganan khusus. Selain itu, sinergi yang terbangun antara pihaknya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sultra dinilai sangat berkontribusi besar terhadap pengurangan jumlah luasan kawasan kumuh di Kota Lulo.

Ia lalu mencontohkan program kerjasama Pemkot bersama BPPW Sultra menata lingkungan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) skala kawasan di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha. Hasilnya, sekira 30 hektar luas kumuh di dua kawasan itu teratasi. Bahkan, wilayah dimaksud menjadi salah satu spot wisata terbaik di Kota Kendari.

“Mengatasi masalah kekumuhan kota tidak hanya bisa dilakukan seorang diri. Oleh karena itu kita mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Syukur pemerintah pusat merespon pengajuan kita dan kini hasilnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat bahkan kawasan tersebut bisa menggerakan perekonomian masyarakat dan daerah,” kata Sulkarnain Kadir, kemarin.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sultra ini optimis bisa mengulang sukses tahun sebelumnya. Pasalnya tahun ini, pihaknya kembali dipercaya untuk menata kawasan kumuh di Kelurahan Lapulu dan Pudai melalui program kotaku dengan anggaran sekira Rp 58 miliar.

Tidak hanya itu, Kota Kendari turut mendapatkan bantuan program kotaku skala lingkungan untuk dua kelurahan yakni Lalolara dan Bonggoeya yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk menghadirkan kawasan yang layak huni dan bebas dari kekumuhan. Atas apa yang telah dihadirkan saya harap masyarakat bisa menjaganya sehingga bisa dinikmati dalam waktu yang cukup lama. Semua harus bertanggungjawab atas wilayahnya. Supaya kita bebas dari kekumuhan,” pungkasnya. (b/ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top