HEADLINE NEWS

Kasus Korupsi DD/ADD dan Sekretariat DPRD, Kejari Tetapkan Tiga Tersangka

KENDARINEWS.COM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka berhasil mengungkap dua kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Dari dua kasus yang diungkap tersebut, Kejari Kolaka menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Pertama, kasus penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2018 dan 2019 di Desa Lapao-pao. Kedua, dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat DPRD Kolaka tahun anggaran 2019 dan 2020.

“Untuk penyalagunaan DD dan ADD, tersangkanya berinisial MRN yang merupakan kepala desa. Kalau kasus dugaan penyimpangan anggaran di sekretariat DPRD Kolaka, tersangkanya berinisial M yang merupakan bendahara pengeluaran dan MT selaku Sekretaris Dewan (Sekwan),” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka, Indawan Kuswadi, SH, MH pada konfrensi pers yang digelar di Kantor Kejari Kolaka, Selasa (2/3).

Indawan mengatakan, pengungkapan kedua kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak intelejen Kejari Kolaka dengan melakukan penyelidikan. “Penyelidikannya dimulai sejak Desember 2020 lalu dan penetapan tersangkanya akhir Februari 2021,” bebernya.

Pria yang pernah bertugas di Kejati Sultra tersebut mengungkapkan, dua kasus korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. “Kasus penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Lapao-pao itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,04 miliar. Sedangkan kerugian negara pada kasus penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Kolaka itu sekitar Rp 3,3 miliar,” ungkapnya.

Lanjut Indawan, untuk modus penyimpangan yang dilakukan oleh para tersangka di Sekretariat DPRD Kolaka yaitu dengan menganggarkan kegiatan yang diduga fiktif. Selain itu pihaknya juga menduga ada kegiatan anggaran rutin yang dimark up. “Untuk tersangka pada kasus ini sudah melakukan pengembalian sekitar Rp Rp 41 juta. Mereka merasa bersalah,” ujarnya.

Terkait penahanan, kata Indawan untuk tersangka MRN telah dilakukan penahan sejak pekan lalu. Kades Lapao-pao itu ditahan selama 20 hari. Adapun tersangka M dan MT belum dilakukan penahanan karena pihaknya masih melengkapi berkas. Ia mengatakan, untuk kasus dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Kolaka tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Sebab, penyidikan masih akan terus berkembang. “Pasal yang dapat dikenakan kepada ketiga tersangka tersebut yaitu pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. “Ancaman minimal pasal 2 itu empat tahun. Sedangkan pasal 3 minimal satu tahun,” pungkasnya. (b/fad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top