Politik

Kampanye yang Langgar Prokes Bakal Dibubarkan

KENDARINEWS.COM — Proses pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) tahapan Pilkada ditujuh kabupaten di Sultra tengah berlangsung. Pokja dibawah komando Bawaslu itu bertugas mengawasi kepatuhan prokes terhadap pemilih, peserta dan penyelenggara Pilkada. Kampanye tatap muka yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati akan dibubarkan bila melanggar Prokes.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, pembentukan Pokja melibatkan beberapa institusi pemerintahan seperti Polri, TNI, Kejaksaan, dan KPU. Progres pembentukan Pokja di tujuh kabupaten saat ini masih berlangsung. “Mekanisme pembentukannya melalui koordinasi yang baik dan tertata antara sesama intansi yang masuk dalam Pokja ini,” katanya kepada Kendari Pos, Kamis (8/10).

Sistem kerja Pokja, kata dia, akan melakukan pengawasan ketat secara intens terhadap para paslon saat melakukan kampanye tatap muka. Semua kontestan pilkada, termasuk dari tim kampanye, maupun tim pendukung, wajib mematuhi Prokes. Dengan begitu, mencegah potensi penularan pandemi Covid-19.

“Jika dalam pengawasan nanti, ditemui salah satu paslon dalam melakukan kampanye tidak mengindahkan Prokes, maka akan ditindak tegas. Pertama bakal diberi peringatan tertulis. Jika masih melanggar, maka Bawaslu akan melakukan pembubaran,” tandasnya. (m6/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top