Kolom

Jangan Ada “Raja” di Antara Kita, Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si.

Pimpinan Daerah di sisi lain juga menjadi koordinator bagi semua lembaga – lembaga pemerintahan negara yang ada di daerah, dengan tugas mengkordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia merupakan dinamisator dan stabilisator sosial kemasyarakatan dan pembangunan di daerah.

Bahasa tubuh, sikap, perilaku, gestur, dan body language seorang pemimpin dapat dinilai dari caranya saat berhadapan langsung dengan masyarakat dan Lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, baik lewat sikap mau pun cara berkomunikasi, dan juga cara memberi perhatian dan apresiasi terhadap lingkungan strategis. Demikian juga juga dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakannya, apakah didasari oleh keinginan dan aspirasi masyarakat atau tidak.

Strategi atau pun pendekatan yang dilakukan tidak selalu harus dengan cara-cara yang formal, bisa bersikap lebih egaliter dan komunikatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga bias (kesenjangan) antara kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bisa dipersempit.

Mekanisme pemerintahan itu formulasinya biasanya bersifat normatif berdasarkan acuan dan kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui potret nasional. Akan tetapi, karakteristik dan ciri masing-masing daerah (lokal konten) tentu tidak sama, sehingga diperlukan pemotretan daerah yang riil sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Pemimpin jangan hanya duduk nyaman.

Jangan menganggap jabatan adalah kekuasaan belaka, yang kemudian diekspresikan lewat tindakan-tindakan yang terkesan feodal. Pemimpin harus memiliki keberanian untuk membawa perubahan, berani melawan kemiskinan tapi juga jangan takut hidup miskin.Sekali lagi, pemimpin daerah itu bukan raja. Kekuasaannya terbatas. Dia tidak boleh berjarak, menutup diri, dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakatnya. Pemimpin Daerah harus transparan dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam hal penetapan program dan kegiatan.

Masyarakat pasti ingin tahu situasi daerahnya, dan kebijakan apa saja yang diambil oleh pimpinan daerah. Bila pemimpin daerah mau mengikuti mekanisme dan sistem yang ada, maka sifat-sifat pribadi yang subyektif dalam dirinya akan bisa diminimalisir. Seyogyanya pemimpin daerah sadar bahwa jabatan yang diembannya bukan warisan dari orang tuanya, organisasi yang dipimpinnya juga bukan organisasi pribadi, dan wilayah yang dipimpinnya juga bukan wilayah absolut miliknya.

Pemimpin daerah harus menyadari bahwa kekuasaan dan kewenangannya berada di wilayah sosial, yaitu wilayah republik, wilayah negara. Pemimpin daerah hanya memikul amanah dan tanggung jawab selaku pimpinan organisasi pemerintahan daerah, sekaligus pelayan bagi masyarakat di daerahnya. Itu saja!. Tidak lebih. Ego pribadi juga sudah harus dibuang jauh-jauh. Punya ambisi itu boleh, tetapi tentu adalah ambisi yang konstruktif, yang muaranya dapat menciptakan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Laman: 1 2 3 4

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top