Hukum & Kriminal

Intensifkan Koordinasi, Strategi Polda Sultra Berantas Korupsi

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo. (Foto : I Ngurah Pandi/Kendari Pos)


KENDARINEWS.COM– Kolaborasi penanganan perkara korupsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) penting dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Sultra, Irjen Pol Drs Yan Sultra Indrajaya dalam seminar terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui sistem informasi terpadu di hotel Claro Kota Kendari, Senin (4/10).

Dimana, dalam seminar tersebut dilangsungkan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Yan Sultra mengatakan, ketika ada laporan masyarakat atau temuan penyimpangan keuangan negara baik secara administrasi atau yang berpotensi tindak pidana korupsi agar mengutamakan upaya preventif.

“Ketika itu bisa ditangani APIP, nanti dilihat apakah itu bisa ditangani secara persuasif, kalau tidak bisa, ranah hukum yang diberlakukan. Polda Sultra mendukung percepatan pengaduan masyarakat sejak tahap penerimaan aduan, diproses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo menuturkan sinergitas aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) diwujudkan melalui sistem informasi terpadu.

Dimana, lanjutnya, dengan sistem ini, penanganan-penanganan terhadap tindak pidana korupsi lebih termutakhirkan datanya. Kemudian mudah diketahui oleh instansi yang menangani kasus korupsi.

“Intinya bahwa kita menghendaki dalam tindak pidana korupsi itu, aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat dan BPKP bisa bersinergi dengan baik,” kata Honesto.

“Harapannya dengan sinergitas ini, bisa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Ketika ini terwujud dengan baik, tentunya pembangunan di wilayah Sultra berjalan dengan lebih baik,” tambahnya.

Terkait penanganan kasus korupsi yang lambat ditangani, Honesto mengatakan, banyak faktor yang menjadi kendala, bukan karena faktor kurangnya koordinasi. Namun, kata Honesto, faktor koordinasi antara penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah ini tidak bisa disepelekan.

“Kita harapkan koordinasi ini lebih intensif. Sesuai dengan instruksi Presiden bahwa (penangan kasus korupsi) kita utamakan pemulihan terhadap kerugian negara, beriringan dengan upaya penindakan,” tutupnya. (ndi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

To Top