Kolaka Utara

Hutan Lindung Jadi Lokasi Penambangan


KENDARINEWS.COM — Indikasi adanya aktivitas penambangan ore nikel secara ilegal di kawasan Dusun IV Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), diungkap. Perusahaan berbendera PT Gerbang Timur Perkasa (GTP) dituding melakukan kegiatan tersebut pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa mengantongi izin pinjam pakai dari pihak Kementerian Kehutanan. Bahkan disebut menerobos kawasan hutan lindung (HL).

PT GTP beroperasi di konsesi izin usaha pertambangan (IUP) PT Tiar Daya Sembada (TDS) selaku Join Operasional (JO). Luas lahannya kurang lebih 28,82 hektare. IUP ini memiliki dua status berbeda. 10,65 hektare merupakan HL dan 18,17 hektare masuk HPT. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XVI Patampanua Selatan, Kolut, Sudaryono, yang ditemui di kantornya, menganggap IUP yang berada di HPT dan HL itu wajar. Namun ditekankan, HPT harus mengantongi izin kementerian dan untuk HL terlarang sama sekali untuk dimasuki termasuk pembuatan jalan produksi terkecuali itu pertambangan tertutup.

“Kalau pertambangan nikel kan kategori pertambangan terbuka, jadi tidak dibenarkan. Tidak ada aturan membolehkan. HPT pun kalau tak ada izin jelas itu melanggar,” tegasnya. Di lapangan, PT GTP diduga sudah membuka jalan produksi di area HL secara diam-diam. Pintu masuk jalur itu hanya berjarak kurang lebih 1,7 kilometer dari jalan Trans Sulawesi setempat dengan mengarah ke Selatan Pitulua. Dari sana rute itu kemudian menuju arah Barat yang sekaligus melakukan pengerukan di zona tersebut.

Di lokasi, sebuah alat berat terlihat sedang berupaya menata jalan menanjak agar tidak bisa dilalui kendaraan. Aktivitas itu berlangsung disaat terjadi perebutan lahan antar kelompok masyarakat. Sudaryono memastikan jika pihaknya belum pernah meninjau lokasi tersebut dan tak punya dasar meninjau aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GTP di wilayah HPT dan HL. Tapi, meskipun tidak ada perintah langsung dari provinsi, UPTD-nya punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. “Tetap ada (pengawasan) meskipun sekadar mencari data,” sambungnya.

Informasi yang diperoleh, ada temuan jetty baru di Tanjung Labuandala yang diduga dibuat pihak PT GTP. Pelabuhan itu berjarak dari jalan Trans Sulawesi kurang lebih 4 kilometer. Alat berat yang ada di sana telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu melakukan aktivitas pengerukan termasuk pembukaan jalan produksi.

Menyangkut IUP seluas 10,65 hektare yang merupakan HL, itu terlarang untuk aktivitas pertambangan berdasarkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020 periode I sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup tertanggal 26 Februari 2020 nomor SK.851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020. Artinya, walaupun sudah mengantongi izin menteri untuk pengelolaan area yang masih berstatus HPT, hanya dibenarkan mengeruk tanah yang hanya seluas 18,17 hektare saja.

Sebelumnya, Humas PT GTP, Askar, pada wartawan mengakui jika alat berat yang menumpuk di wilayah itu milik perusahaannya. Ia juga mengatakan sementara waktu berhenti beroperasi karena adanya klaim lahan perusahaan yang dilakukan dua kelompok masyarakat. (b/rus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top