Nasional

Gubernur Minta VDNI Serius Bangun Politeknik Pertambangan

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara langsung menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) persiapan pembangunan Politeknik Pertambangan Konawe yang digagas PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Tentu, langkah ini disambut baik oleh Pemerintah daerah. Bahkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi menegaskan agar PT. VDNI serius membangun politeknik pertambangan di wilayah Bumi Anoa ini.

“PT. VDNI harus benar-benar serius dengan rencana pembangunan politeknik tersebut. Bahkan saya meminta agar perusahaan tambang itu senantiasa berkoordinasi tidak hanya ke pemerintah pusat, tapi juga ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten,”kata Ali Mazi saat memimpin rakor virtual di Rumah Jabatan Gubernur.

Politisi Nasdem itu melanjutkan, jadi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Sultra itu harus dapat melaporkan perkembangan pembangunan Politeknik. Sehingga bila ada kendala bisa segera dicarikan solusinya. “Saya harap, setiap dua minggu sekali saya memperoleh laporan tentang perkembangan politeknik itu. Sehingga jika ada kendala, pemerintah daerah bisa turut membantu mengatasinya,” tegas orang nomor satu di Sultra itu.

Bahkan,Gubernur Ali Mazi mengatakan, tujuan utama dari pembangunan politeknik, sebagai upaya agar sumber daya manusia di Sultra dapat cerdas dan berkembang dalam bidang pertambangan. Jika pemerintah pusat telah setuju, tentunya pembangunannya di dalam kompleks industri itu tak ada lagi masalah.

“Saya secara pribadi menginginkan agar kampus itu tentu dibangun di luar kompleks industri. Tetapi bila memang masalah pertimbangan efektivitas dan efisiensi, dan tentu persetujuan pemerintah pusat, saya juga tak mempersoalkan bila dibangun di dalam kompleks industri,”ucap Ali Mazi.

Tetapi, kata suami Agista Ariany itu, jika memang gedung politeknik itu bakal ditempatkan di dalam kompleks, maka harus dipertimbangkan secara matang. Hal ini khususnya berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Jadi kita menyiapkan fasilitas belajar kepada para mahasiswa, bukan saja dilihat bagaimana fasilitas dan sistem belajarnya, tetap bagaimana suasana di sana itu aman dan nyaman dalam belajar. Jadi memang ini harus terjaga kebersihan dan keamanan. Sehingga Amdal menjadi hal yang teramat penting diperhatikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT. VDNI, Wisma Baruna menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menggarap rencana pembangunan politeknik dengan sangat intens. Bahkan, untuk desain teknik, pemilihan kontraktor, hingga pemilihan lahan lokasi kampus sudah dilakukan.

“Jadi memang, kampus politeknik itu akan dibangun di dalam kompleks industri. Salah satu pertimbangannya, karena sekolah ini lebih mengedepankan praktek sehingga akan lebih mudah jika gedung kampus dibangun dalam kompleks industri agar lebih memudahkan proses belajar mengajar,”jelas Wisma Baruna.

Bahkan, Wisma Baruna membeberkan, untuk kawasan industri yang berlokasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut, berkonsep teknopark. Bagian dalam industri pertambangan itu terdapat fasilitas-fasilitas umum, termasuk sekolah (politeknik) dengan kawasan yang hijau.

“Terkait urusan perizinan, semuanya dilakukan secara online. Bahkan, kamu telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk izin online tersebut. Rencananya, Februari hingga Maret berkas-berkasnya akan kami masukkan semua,”ucap Wisma Baruna.

Dia melanjutkan, untuk menaungi politeknik tersebut maka dibentuk yayasan. Bahkan, Gubernur Sultra, Ali Mazi ditunjuk langsung sebagai pengawas. “Jadi memang untuk menaungi Politeknik ini, kami juga bakal membentuk yayasan. Tak tanggung-tanggung, gubernur secara langsung dinobatkan sebagai pengawas dalam yayasan itu,”tutup Wisma Baruna.

Sementara itu, Sekda Konawe, Ferdinand Sapan merespons lokasi Politeknik yang bakal dibangun di areal industri. Dia berbandangan bahwa, pembangunan politeknik ini harus tetap mempertimbangkan seluruh aturan yang menjadi rujukan hukum. Termasuk zonasi tata ruang, serta konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Jadi, regulasi yang mengatur tata ruang mengandung aturan mengenai pidana, sehingga memang aspek tata ruang harus benar-benar menjadi pertimbangan. Perlu pertimbangan dari berbagai aspek, bukan hanya substansi kepentingan perusahaan semata tapi juga regulasi lain yang berlaku.

“Pembangunan politeknik bukan hanya sekadar untuk menciptakan lapangan pekerja di PT. VDNI. Tapi kita juga harus melihat pada konteks yang lebih luas lagi. Kita harus berpikir lebih luas, bukan cuma lima tahun kedepan, tetapi lebih dari itu. Sebab, kita tidak tahu bagaimana Virtue di masa-masa mendatang,” jelas Ferdinand Sapan.

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut, turut hadir Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin. Sementara peserta dari kementerian terkasit lainnya mengikuti secara virtual. Kemudian hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Nur Endang Abbas, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan, perwakilan perguruan tinggi, serta pimpinan PT. VDNI. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top