HEADLINE NEWS

GM PT.Toshida Indonesia Jijebloskan ke Rutan Kelas II B Kendari


KENDARINEWS.COM — Dugaan korupsi tambang PT Toshida Indonesia naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menetapkan empat tersangka. Mereka adalah BHR dan YSM. Keduanya mantan pejabat di Dinas ESDM Sultra. Dua tersangka lainnya, Direktur Utama PT.Thosida Indonesia, LSO dan General Manager (GM) PT.Toshida Indonesia, UMR.

Aspidsus Kejati Sultra, Setyawan Nur Chaliq (dua dari kanan) didampingi Asintel Kejati Sultra, Noer Adi (dua dari kiri) menguraikan modus operandi dugaan korupsi oleh PT Toshida Indonesia yang menyeret oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra dalam konferensi pers di aula Kejati Sultra, Kamis (17/6)

Korps Adhyaksa yang dinakhodai Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin itu langsung “mengirim” dua tersangka, BHR dan UMR ke balik jeruji Rumah Tahanan (Rutan) Kendari. Usai pemeriksaan selama empat jam, dan pemeriksaan kesehatan, tersangka BHR dan UMR mengenakan rompi merah lalu digiring jaksa menuju Rutan Kendari mengunakan mobil tahanan Kejati Sultra, Kamis (17/6).

“Dua tersangka yang ditahan adalah BHR, mantan Plt.Kadis ESDM tahun 2020 dan UMR, karyawan PT Toshida Indonesia. Dua tersangka lainnya belum ditahan yakni, Direktur Utama PT Toshida Indonesia berinisial LSO dan mantan Kabid ESDM Sultra, YSM. Masih proses pemanggilan, diharapkan bisa menunjukkan sikap kooperatif,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Setyawan Nur Chaliq, MH saat mewakili Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin dalam konferensi pers di kantor Kejati Sultra, Kamis (17/6) kemarin.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon itu menambahkan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka namun hanya dua orang yang hadir dan langsung ditahan. “Dua tersangka lainnya yakni, LSO dan YSM tidak memenuhi panggilan tanpa alasan, padahal sudah mendapat surat panggilan yang sama. Kami masih berupaya menempuh proses yang berlaku. Akan dilayangkan surat panggilan kedua dan ketiga, jika tidak diindahkan, tersangka akan ditetapkan sebagai DPO sampai penjemputan paksa,” tegas Setyawan Nur Chaliq, MH

Setyawan Nur Chaliq menjelaskan pengungkapan kasus itu melalui proses panjang, mulai menerima laporan, penyelidikan dan naik ke tahap penyidikan. Pemeriksaan 33 saksi dan empat orang ahli, sampai penggeledahan dan menyita dokumen penting di kantor Dinas ESDM Sultra. Akhirnya penyidik Kejati Sultra menetapkan empat orang tersangka.

GM PT.Toshida Indonesia, UMR (tengah), salah satu tersangka tindak pidana korupsi tambang PT.Toshida Indonesia saat digiring menuju mobil tahanan Kejati Sultra dan dijebloskan ke Rutan Klas II B Kendari usai pemeriksaan di Kejati Sultra, Kamis (17/6)

Setyawan menjelaskan PT.Toshida dan oknum mantan pejabat Dinas ESDM Sultra diduga terlibat korupsi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan pada tahun 2020. Selain itu, PT.Toshida tak membayar kewajibannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPPKH dan PNBP PHPL. Akibatnya, izin pertambangan dicabut sebab merugikan negara sampai Rp207 miliar. Oknum pejabat Dinas ESDM Sultra saat itu diduga tetap mengeluarkan izin tambang berupa RKAB ke PT Toshida Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kolaka.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Noer Adi, MH membeberkan modus yang dilakukan tersangka. Berawal karena PT.Toshida Indonesia selama kurang lebih 10 tahun tak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran PNBP IPPKH, PNBP PHPL dan kewajiban lainnya maka IUPnya dicabut pada akhir tahun 2020.

“Dengan dicabutnya IUP, seharusnya RKAB mereka tak boleh disetujui oleh dinas terkait. Namun sebaliknya RKAB yang tidak bisa dikeluarkan namun tetap dikeluarkan. Sehingga PT Toshida Indonesia masih menambang secara ilegal sampai Maret 2021. Padahal izinnya dicabut akhir tahun 2020. Kasus ini masih terus dikembangkan, karena ada dugaan gratifikasi yang terjadi,” jelas Noer Adi.

Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Nomor Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kejati Sultra dibawah pimpinan Kajati Sarjono Turin berkomitmen mengungkap kasus pertambangan ilegal apalagi menjurus kepada dugaan kasus korupsi di Sultra. Hal ini jadi upaya Kejati Sultra mengembalikan uang negara yang telah diambil oleh oknum tak bertanggung jawab dan termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Noer Adi, MH.

Untuk diketahui, sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik Kejati Sultra menggeledah dan menyegel tiga ruang kerja pejabat Dinas ESDM Sultra, Senin (14/6). Tim penyidik yang tergabung dalam Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dugaan korupsi penyalahgunaan izin pemanfaatan kawasan hutan, penerbitan RKAB dan kelalaian membayar pajak oleh PT. Toshida Indonesia.

Penggeledahan Dinas ESDM Sultra merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk memperoleh dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan PT.Toshida.”Karena yang berwenang memberikan izin adalah pihak Dinas ESDM, maka dilakukan penggeledahan di tempat tersebut untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” ujar Kasipenkum Kejati Sultra, Dody, MH saat itu. (ndi/b)

IUP Dicabut, Seharusnya RKAB Tak Disetujui

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top