Konawe Utara

Dua Perda Konut Ditetapkan


KENDARIPOS.CO.ID — Dipengujung tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) dibawah kepemimpinan Bupati, Ruksamin, menetapkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Dua produk hukum daerah yang ditetapkan tersebut adalah Perda tentang APBD 2021 dan Perda retribusi pemakaian kekayaan daerah (RPKD).

Bupati Konut, Ruksamin (tengah) dalam rapat penetapan dua produk hukum daerah, kemarin, yang dihadiri para pejabat dan Forkopimda.

Penetapan dua perda tersebut dihadiri Ketua DPRD Konut, Ikbar, Kapolres, AKBP Achmad Fathul Ulum, Plt Sekab, Kasim Pagala dan pimpinan OPD di lingkup Pemkab Konut. Bupati Konut, Ruksamin, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja kerasnya yang telah membahas Raperda APBD 2021 hingga dapat diselesaikan tepat pada waktu.

“Kami juga mengucapkan terima kasih pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, para Kepala OPD dan semua pihak yang telah memberikan dukungan maksimal sehingga pembahasan Raperda dapat berjalan dengan baik,” kata Ruksamin, Rabu (30/12). Bupati menguraikan pokok-pokok APBD Konut 2021 yang akan ditetapkan. Diantaranya, pendapatan daerah, jumlah yang dianggarkan dalam APBD 2021 sebesar Rp 964.106.485.194 yang terdiri dari, PAD sebesar Rp 57.340.388.115, pendapatan transfer Rp 891.539.897.079 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 15.226.200.000.

Kemudian belanja daerah, yang dianggarkan dalam APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 964.106.485.194 yang terdiri dari, belanja operasi sebesar Rp 629.672.458.384 untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai sebesar Rp 308.918.951.822, belanja barang dan jasa Rp 299.287.817.462, belanja hibah Rp 9.846.536.100, belanja bantuan sosial sebesar Rp 11.619.153.000. Sedangkan belanja modal Rp 144.118.667.972 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana daerah yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.

“Serta pertumbuhan ekonomi yang dibagi dalam beberapa pos belanja yaitu, belanja modal tanah sebesar Rp 1.100.000.000, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 47.079.332.804, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 37.149.322.361, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 55.362.415.614, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp 55.362.415.614,” tinci Konut-1 itu. Untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 5.790.203.639, yang dialokasikan untuk penanganan keadaan darurat dan keperluan mendesak serta pengembalian terhadap kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Selain itu juga dimanfaatkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sesuai peraturan mendagri nomor 39 tahun 2020.
“Terkait Raperda pemakaian kekayaan daerah menjadi perda ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk memberikan dasar hukum bagi unit pelaksana teknis, untuk melakukan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah,” pungkas Ruksamin. (b/min)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top