Nasional

DPR : Jangan Tahan Gaji PPPK

KENDARINEWS.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyoroti belasan ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP), yang sudah resmi diangkat pada Januari tetapi belum digaji. Padahal regulasi pengangkatan PPPK sudah lengkap. Ternyata, Permendagri nomor 6 tahun 2021 yang dijadikan Pemda alasan belum bisa membayarkan gaji dan tunjangan PPPK ternyata sudah terbit sejak 27 Januari.

“Saya benar-benar prihatin dengan apa yang terjadi dengan nasib PPPK yang direkrut Februari 2019. Saya enggak bisa bayangkan betapa sabarnya mereka menunggu dua tahun lebih diangkat PPPK. Padahal ekspektasi mereka sebenarnya PNS,” kata Fikri kepada JPNN.com.

Sayangnya, lanjut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, setelah mereka terpaksa ikut seleksi PPPK kemudian dinyatakan lulus tetapi bukan kesejahteraan yang diterima justru kesulitan. Butuh hampir dua tahun lebih menunggu kelengkapan regulasi, dan ironisnya, ketika regulasinya lengkap, PPPK harus menahan sabar lagi karena gaji masih belum dicairkan daerah. “Enggak habis pikir saya. Ada apa sih dengan Pemda. Pemda harus terbuka kenapa masih menahan gaji PPPK. Apa tidak ada anggaran atau bagaimana?” tanyanya.

Fikri menegaskan, kasus seperti itu mestinya mendapatkan perhatian pemerintah. Jadi tidak hanya bikin regulasi tetapi juga dipantau pelaksanaannya. Apalagi di masa pandemi hal-hal begini memperparah krisis. “Pusat enggak boleh bilang itu urusan Pemda. Kalau sudah berani angkat PPPK, ya harus dipantau. Ini birokrasi macam apa. Regulasi kan dibuat untuk dipatuhi,” kritiknya. Fikri menambahlkan, bila pengangkatan PPPK tahap pertama ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka sebagian dari segudang problem bangsa terselesaikan.

Setelah tidak dihitung masa kerja belasan hingga puluhan tahun selama mengabdi sebagai honorer K2 maupun tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP), begitu terima NIP PPPK, SK, dan SPMT (surat perintah menjalankan tugas), hak-hak mereka belum terbayarkan. Bahkan lima daerah yang duluan diangkat secara resmi awal Januari 2021 yaitu Kabupaten Kuningan, Luwu, Bone, Pandeglang, dan Toraja belum menerima gaji. Ada yang akan digaji mulai bulan ini. Ada yang mundur Maret.

Kondisi ini membuat Pengurus Forum Komunikasi THL TBPP Nasional Abdul Mujid bertanya-tanya. Ada permainan apalagi ini kenapa gaji PPPK masih belum diserahkan? Padahal Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi daerah sudah terbit sejak 27 Januari 2021. “Ada apalagi ini. Regulasi sudah lengkap kenapa gaji dan tunjangan PPPK belum dibayarkan,” kata Mujid kepada JPNN.com.

Dia menambahkan, pemerintah daerah seharusnya transparan soal pemberian gaji PPPK ini.
PPPK bukan honorer lagi sehingga mereka harus dibayar rutin per bulan, bukan per triwulan lagi. Mujid yang dikenal sangat vokal ini menduga ada permainan daerah sehingga sengaja menunda membayarkan gaji PPPK. “Mohon maaf ya, bukannya mau menuduh tetapi sudah rahasia umum kalau ada oknum pegawai pemda suka menahan anggaran biar dapat keuntungan dari situ,” ujar Mujid. (esy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top