Muna Barat

Dorong Percepatan Penyaluran DD, KPPN Koordinasi Bersama Pemkab Mubar

KENDARINEWS.COM — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menggelar koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) terkait upaya percepatan penyaluran dana desa (DD) tahun ini. Dana desa diharapkan segera turun baik melalui program bantuan langsung tunai ataupun padat karya tunai agar bisa dimanfaatkan masyarakat. DD juga didorong untuk mengatasi pandemi Covid-19. Kunjungan Kepala KPPN Raha, Sulistiyono diterima langsung Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mubar, Husin Tali bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, La Ode Tibolo dan unsur Koordinator Pendamping Dana Desa. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan desa dalam melakukan pencairan DD dan sebagai bentuk dukungan KPPN pada pengelolaan anggaran tersebut.

“Kita sangat berharap agar BLT ataupun PKT bisa segera dicairkan supaya bisa langsung digunakan masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya,” jelasnya, Senin (22/2). Sulistiyono menjelaskan, DD di Mubar tahun ini yang akan disalurkan melalui KPPN Raha mencapai Rp 79,7 miliar. Sementara pengelolaannya masih diprioritaskan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu, tahun ini berlaku kebijakan baru yakni pengalokasian biaya penanganan pandemi ditetapkan sebesar 8 persen dari nilai pagu DD untuk setiap desa. Kebijakan itu baru dikeluarkan awal Februari lalu.

Selain itu, program lama seperti bantuan langsung tunai masih dipertahankan. Pemerintah Desa juga diberi ruang dalam pengelolaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat di luar penerima BLT melalui kegiatan padat karya tunai. “Program berkaitan penanganan dampak pandemi ini kan banyak jenisnya. Jadi Kita berharap daftar penerima BLT bisa divalidasikan secepatnya. Mereka yang tidak masuk dalam daftar itu bisa diberdayakan melalui PKT yang juga cukup produktif,” paparnya.

Ia juga menekankan, pengelolaan dana desa harus tetap dilakukan secara transparan. Diharapkan, dana desa itu bisa memacu inovasi desa dalam mengelola potensinya. Misalnya melalui penguatan Bumdes untuk meningkatkan usaha produktif di masyarakat. Sehingga APBN yang turun ke desa bisa meningkatkan kemandirian desa itu sendiri. “Kuncinya pengelolaan harus transparan dan pemanfaatannya harus mencapai kemandirian desa,” terang Sulistiyono.

Sekab Mubar, Husin Tali mengaku akan bersinergi dengan KPPN Raha dalam upaya percepatan penyaluran dana desa. Ia sudah menginstruksikan 81 Pemdes merampungkan persyaratan penyaluran DD agar bisa segera dikelola untuk penanganan pandemi dan program pemberdayaan lain. “Kita sedang siapkan Peraturan Bupati untuk mendukung penyaluran DD. Jika tidak berhalangan, akhir Februari ini kami sudah siap menyalurkan dana desa itu,” jelasnya.

Kepala DPMD Mubar, La Ode Tibolo, mengaku, kesiapan penyaluran DD tersisa kelengkapan syarat administrasi. Masing-masing desa saat ini sedang menyusun peraturan kepala desa tentang penetapan daftar penerima BLT. Perkades itu nantinya akan dikuatkan kembali dalam Perbup. Meski belum diketahui secara pasti, namun secara umum jumlah penerima BLT di Mubar berkurang drastis.

Tahun lalu jumlahnya mencapai 8.802. Sebab sebagian sudah terakomodir dalam program BST ataupun PKH. “Kami juga sudah mewanti-wanti desa agar 8 persen DD digunakan untuk biaya penanggulangan Covid. Salah satunya untuk mendukung gerakan vaksinasi,” urainya. KPPN Raha juga meninjau langsung kesiapan Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi dalam menyalurkan DD. KPPN bertemu salah satu masyarakat penerima BLT. Secara umum, di desa itu jumlah penerima BLT tahun ini tinggal 29 orang dari 150 orang penerima pada tahun 2020 lalu. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top