Ekonomi & Bisnis

DJPb Sultra Dorong Penerapan Transaksi Non Tunai

KENDARINEWS.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong transaksi non tunai dengan penggunaan Digital Payment atau DIGIPay. Pada semester pertama tahun 2021, nilai transaksi DIGIPay di Sultra tercatat sebesar Rp 482,25 juta.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa mengungkapkan, dari nilai transaksi DIGIPay di Sultra, transaksi terbesar terjadi pada belanja barang sebanyak 179 transaksi dengan nilai Rp 362,88 juta dan transaksi belanja jasa sebanyak 89 transaksi senilai Rp 119,37 juta. Nilai total transaksi tersebut berasal dari transaksi DIGIPay satuan kerja (satker) lingkup KPPN Kendari sebesar Rp 238,98 juta, KPPN Baubau sebesar Rp 52,90 juta, KPPN Kolaka sebesar Rp 130,93 juta, dan KPPN Raha sebesar Rp 59,44 juta. “Pada semester kedua tahun ini, Kanwil DJPb Sultra mentargetkan jumlah satker yang menggunakan DIGIPay sebanyak 137 satker atau 30 persen dari 458 satker di Sultra, jumlah vendor 137, dan jumlah transaksi 824 buah,” ujar Arif Wibawa.

Dia pun berharap, sampai akhir tahun akan semakin meningkat baik jumlah satker maupun nilai belanjanya. Lanjut Arif, penggunaan DIGIPay dan sistem marketplace akan berdampak terhadappenggunaan uang persediaan pada seluruh satker yang lebih optimal. Selain itu, program UMKM GO Digital dapat lebih cepat diwujudkan serta program gerakan non tunai di lembaga pemerintah dan masyarakat dapat segera diwujudkan.

Arif Wibawa

Ia menjelaskan, DIGIPay merupakan pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran satker pemerintah ke rekening penyedia barang/jasa dengan menggunakan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau Kartu Kredit Pemerintah, dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Uang Persediaan melalui sistem marketplace. “Sistem marketplace merupakan sistem layanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan Uang Persediaan pada Satuan Kerja melalui pembayaran non tunai,” imbuhnya.

Sistem tersebut dikembangkan oleh penyedia platform yang telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dan pembayaran pemerintah atas beban APBN. Dalam hal ini, sistem marketplace yang dikembangkan merupakan pasar tempat bertransaksi jual beli layaknya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan semacamnya yang sudah dikenal, sedangkan DIGIPay menjadi alat bayarnya. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, di antaranya bertujuan meningkatkan transaksi non tunai dengan menggunakan Uang Persediaan pada satker pemerintah.

Seiring dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem DIGIPay dan Marketplace bekerjasama dengan pihak perbankan Himbara, yaitu Bank BRI (DIGIPAY002), Bank Mandiri (DIGIPAY008), dan Bank BNI (DIGIPAY009). Arif menyebut, penggunaan DIGIPay akan sangat bermanfaat bagi satker dalam hal optimalisasi penggunaan uang persediaan, simplifikasi surat pertanggungjawaban belanja, dan transparansi belanja pemerintah serta efisiensi dan keamanan uang negara. “DIGIPay juga sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena dapat menambah peluang menjadi mitra pengadaan barang dan jasa yang bernilai belanja kecil melalui pengadaan langsung bagi satker pemerintah,” tandasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top