Bombana

Dispar Bombana Perketat Prokes Masuk Kawasan Wisata!


KENDARINEWS.COM — Jelang liburan akhir tahun 2020, Dinas Pariwisata Bombana diharapkan dapat memperketat penerapan protokol kesehatan (Prokes) dalam mencegah munculnya kelompok baru penyebaran Covid-19. Penegasan itu disampaikan Anggota Komite III DPD RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Andi Nirwana Sebbu saat melaksanakan kunjungan reses ke kantor Dinas Pariwisata Bombana, Kamis (10/12).

Pose bersama Senator DPD RI asal Sultra, Hj. Andi Nirwana Sebbu (tengah, depan) saat berkunjung ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, kemarin.

Sebagai perwakilan daerah di Parlemen Senayan, Andi Nirwana mengingatkan pihak Dinas Pariwisata berkordinasi dengan pengelola destinasi agar menyiapkan beberapa strategi, sebagai langkah antisipasi membludaknya pengunjung pada libur akhir tahun akan datang. “Untuk mencegah obyek wisata menjadi kluster baru penyebaran virus, saya meminta agar Dinas Pariwisata bersinergi dengan Satgas Covid-19 untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata yang ada di Bombana,” ulangnya, menegaskan.

Menurut istri Bupati Bombana, H. Tafdil itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yakni, dengan menempatkan petugas Satgas di tempat-tempat wisata populer dengan potensi pengunjung berjumlah besar. “Tidak ada larangan untuk datang berkunjung di Bombana. Namun, para wisatawan juga diimbau untuk selalu menerapkan Prokes dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta tetap menjaga jarak,” tegasnya.

Selain Prokes, Andi Nirwana juga mendorong Dinas Pariwisata agar terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk melakukan perawatan tempat-tempat wisata di masa pandemi Covid-19 ini. Terlebih lagi, salah satu tempat wisata unggulan Bombana yakni, Pulau Kondo sedikit terbengkalai dan tidak terawat. Hal ini karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan kepala desa di wilayah tersebut.

Pihaknya juga mengimbau kepada masing-masing kepala pemerintahan agar tidak lepas tangan terkait pengelolaan tempat-tempat wisata yang ada di daerahnya. Apalagi Pemerintah Desa memiliki anggaran hingga Rp 500 juta setiap tahun yang bisa disisihkan untuk perawatan tempat wisata, khususnya Pulau Kondo. (b/idh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top