Buton

Dirut RSUD Buton : Pemda Naikan Anggaran Jaminan Kesehatan Warga Miskin

KENDARINEWS.COM — Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Di Buton misalnya, ada 19 ribu warga miskin yang kartu JKN miliknya dinonaktifkan karena tidak mampu lagi disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya, mereka tidak bisa maksimal mendapat pelayanan karena alasan kekurangan biaya. Untuk menyiasati kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menyiapkan anggaran khusus bagi warga kurang mampu demi bisa berobat di Rumah Sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton, dr. Ramli Code, mengatakan, Bupati, La Bakry, masih memertahankan komitmennya untuk mempermudah layanan kesehatan bagi warga miskin. Setelah mengalokasikan melalui APBD 2020 sebesar Rp 600 juta, tahun ini Pemkab Buton masih memplot item anggaran yang sama dan bertambah menjadi Rp 700 juta. “Prioritasnya, mereka yang punya kartu tetapi tidak aktif, dipakailah anggaran dari APBD,” kata Ramli Code ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2).

Ramli Code melanjutkan, dana Rp 700 juta itu sebenarnya tak seberapa dibanding yang dibutuhkan. Parameternya, tahun 2020 lalu, biaya pengobatan warga miskin melampaui dari pagu yang disiapkan. “Yang Rp 700 juta tahun ini, sebagian sudah terpakai tahun lalu, hanya belum dibuat laporan keuangannya saja. Kurang, tapi tetap harus disyukuri,” tambahnya. Sebelumnya, RSUD mengusulkan dana itu senilai Rp 1 miliar. Hanya saja kondisi keuangan daerah tidak bisa dipaksakan. “Tapi kita di APBD Perubahan kita berharap lagi ada tambahan seperti tahun lalu,” pungkasnya. (c/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top