Muna

Diduga Bagian Persaingan Bisnis, Diskon Tiket Kapal Picu Konflik

Kepala Dishub Muna, La Ode Nifaki (kanan) berbincang dengan pegawai kantor unit penyelenggara Pelabuhan Raha kemarin. FOTO : LA ODE ALFIN

KENDARINEWS.COM–Kedatangan armada baru angkutan laut rute Raha-Kendari tampaknya tidak disambut baik semua pihak. Pemkab Muna yang memboyong kapal MV Puteri Anggraeni 05 untuk memudahkan masyarakat justru memunculkan konflik antar perusahaan penyedia jasa angkutan yang lebih dulu beroperasi di rute tersebut. Aroma persaingan bisnis antar moda transportasi pun mulai merugikan masyarakat.

Petugas Kesyahbandaran, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Raha, La Ode Zamaludin, menerangkan, rute Raha-Kendari atau sebaliknya sebelumnya dilayani armada dari PT Pelayaran Dharma Indah dengan kapal Bahari, Prisilia dan Chantika. Namun per 31 Mei lalu, rute tersebut kedatangan armada baru dari PT Global Indonesia dengan kapal MV Puteri Anggraeni. Bahkan kapal tersebut khusus melayani penumpang Raha-Kendari dengan keberangkatan awal di pelabuhan Raha.

Masyarakat yang menggunakan jasa penyebarangan vial masing-masing kapal cepat itu dikenakan tarif Rp 130 ribu untuk kelas ekonomi dan Rp 205 ribu untuk kelas bisnis. Namun belakangan, PT Pelayaran Dharma Indah menerapkan diskon tarif hingga 50 persen sejak 7 Juni hingga 30 Juni dalam rangka hari ulang tahun perusahaan. Diskon tarif itu tidak berlaku untuk rute Kendari-Raha- Baubau atau sebaliknya.

“Kami sudah panggil agen tiketnya dan memang ada diskon. Jadi tarif terbaru dari PT Pelayaran Dharma Indah untuk kapal Bahari 5E yaitu Rp 50 ribu untuk ekonomi dan Rp 100 ribu untuk bisnis. Menariknya ini hanya berlaku rute Raha-Kendari. Karena diskon itu, pihak MV Puteri Anggraeni keberatan dan tidak mau lagi beroperasi sementara waktu,” jelasnya, Selasa (9/6). Diskon tarif itu ditengarai menjadi akal-akalan untuk menjegal kapal MV Puteri Anggraeni yang memberlakukan tarif normal.

Saat dikonfirmasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, diketahui jika penurunan tarif itu dilakukan sepihak tanpa mengikuti prosedur yang ada. Kepala Dishub Muna, La Ode Nifaki, menerangkan, dirinya mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat pengguna jasa penyebarangan laut tersebut. Pun kebijakan PT Pelayaran Dharma Indah ditengarai sebagai upaya monopoli bisnis angkutan laut. Padahal seharusnya, ketentuan tarif angkutan laut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 66 tahun 2019.

“Bunyinya antara lain pemberlakukan potongan tarif atau diskon hanya maksimal sebesar 20 persen. Kalau sampai 50 persen itu sudah melanggar. Lagipula, prosedurnya ada. Tidak boleh tiba-tiba dan sepihak. Melainkan harus lewat pemberitahuan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan Sultra. Kami sudah cek, itu tidak dilakukan oleh mereka,” terangnya.

Nifaki melanjutkan, Pemkab Muna tidak ingin masyarakat dirugikan dengan adanya monopoli bisnis angkutan. Kebijakan Pemkab Muna yang mendatangkan kapal baru bertujuan memenuhi permintaan masyarakat yang punya mobilitas tinggi di pelabuhan Raha. Tidak ada maksud untuk mengganggu bisnis pihak tertentu. Ia juga berharap, pihak KP3 Raha segera bersurat ke Gubernur untuk menyampaikan kondisi yang ada.

“Dishub Muna tidak punya kewenangan langsung soal kapal itu. Tetapi jika sudah merugikan masyarakat, kami juga akan bersikap, diantaranya memberi peringatan. Pemkab melalui Dishub Muna juga meminta pihak Pelabuhan Raha agar bersurat ke Gubernur melalui Dishub Sultra selaku pemegang otoritas di pelabuhan,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top