Dewan Minta RAPBD Muna Segera Diajukan

Muna


KENDARINEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menyerahkan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Menurutnya, dokumen itu sudah harus segera masuk di dewan untuk dilakukan pembahasan.

La Saemuna

Ketua DPRD Muna, La Saemuna, menerangkan dokumen keuangan dimaksud sebenarnya sudah harus ditetapkan sejak 30 November lalu, jika mengacu pada ketentuan normalnya. Namun hingga awal Desember ini dua dokumen tersebut belum diajukan Pemkab kepada lembaganya. “Belum masuk ke kami. Padahal normalnya 30 November sudah ketuk palu,” jelasnya, Rabu (2/12).
Politikus Partai Hanura itu meminta agar Pemkab segera menuntaskan proses penyusunan rancangan nota keuangan secepatnya agar bisa segera dibahas bersama legislatif. Ia berharap, penetapan APBD bisa rampung sebelum pergantian tahun anggaran. “Paling tidak dipercepat lah. Supaya tidak menyeberang tahun,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Muna, La Mahi, mengakui dokumen RAPBD tahun 2021 belum selesai disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Namun keterlambatan itu dipengaruhi adanya perubahan aplikasi penyusunan RAPBD dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Perencanaan menjadi (SIPD) Keuangan. Pemkab pun masih menunggu aplikasi tersebut dari Kementerian Dalam Negeri. “Tim dari Bappeda sedang ke Jakarta untuk mengambil aplikasi SIPD Keuangan tersebut. Memang harus pakai itu,” jelasnya, kemarin.

La Mahi menambahkan, penyusunan rancangan APBD 2021 juga akan dilakukan langsung oleh Bupati LM. Rusman Emba setelah masa cutinya selesai pada 5 Desember mendatang. Alokasi dana pembangunan akan ditentukan oleh bupati bersama TAPD dengan memerhatikan sektor prioritas dan kebutuhan masyarakat. Diproyeksikan, APBD 2021 mencapai Rp 1,3 triliun atau meningkat dari sebelumnya hanya Rp 1,2 triliun. Ia menargetkan APBD bisa ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Desember. “Target kami tanggal 15 Desember paling lambat sudah diajukan ke Dewan dan ditetapkan sebelum pergantian tahun,” paparnya. (b/ode)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *