Catatan Polhukam 2021: Kompromistis, Oleh: Winner A. Siregar

KENDARINEWS.COM — Tahun 2021 sebentar lagi akan berlalu, meninggalkan catatan kenangan dan refleksinya sendiri. Atau bahkan kita hanya melanjutkan pengulangan-pengulangan semata. Bagaimana kita memandang tahun ini dengan dinamikanya kiranya menjadi bahan perbaikan pada masa berikut.


 
Tahun ini adalah tahun pertama bagi para bupati/walikota dan gubernur/ wakil gubernur hasil pilkada tahun 2020 untuk membuktikan visi misi kampanye mereka. Kesempatan untuk meletakkan dasar bagi kepemimpinan dan legacy mereka. Tahun depan 2022 adalah waktu penuh bagi mereka untuk bekerja untuk pemerintahan daerah masing-masing, karena tahun 2023, perbincangan politik akan mengemuka lagi persiapan pemilu serentak 2024.
 


Diantara hasil pilkada serentak itu sudah ada pula yang bermasalah dengan hukum melalui OTT https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211017125059-12-708868/deret-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2021
 
Kebijakan Presidensial
Sepanjang tahun, agenda kepresidenan masih fokus pada soal infrastruktur diberbagai tempat. Ini mengkonfirmasi bahwa kita belum terkoneksi sepenuhnya dan bahwa kebutuhan dasar infrastruktur belum terpenuhi.
 
Kenyataan ini mestinya juga menjadi contoh bagi pemerintah kab/kota dimanapun berada untuk tetap fokus pada konektivitas antar wilayah masing-masing, apalagi jika itu adalah prayarat pembangunayang berdampak luas, misalnya akses ekonomi dan mobilitas warga.
 
Jangan abai soal ini dan bayangkanlah kebahagiaan mereka yang belum pernah menikmati jalan beraspal, yang belum merasakan jembatan yang luas dan bagus, yang akses transportasinya masih minim. Dalam konteks konektivitas ini, maka juga perlu untuk meningkatkan sarana moda transportasi laut yang antar pulau, sambil memastikan faktor safety yang ada.
 
Pada November Panglima TNI resmi diusulkan oleh presiden, setelah fit and proper test di DPR, proses selanjutnya lancar hingga pelantikan.  Pergantian yang tidak terlalu menggembirakan bagi sebagian pihak. ada harapan besar bahwa panglima TNI akan dijabat secara bergantian oleh matra yang lain, itu akan mengukuhkan soliditas ketentaraan kita.
 
Ini sekadar amatan dipermukaan semata, tentu mereka yang dilingkungan politik yang paling paham soal klik politik disekitarnya. Apalagi sang panglima sejak awal kepresidenan Joko Widodo, sang perkasa itu sudah dilingkaran utama presiden https://indoprogress.com/2014/11/andika-perkasa-jejak-langkah-pengawal-presiden/
 
 
Covid 19 dan Kebencanaan
Sepanjang tahun ini kebijakan penanganan covid 19 makin longgar, bahkan kebijakan karantina dari LN jadi bahan entertainment hiburan bagi yang lain. Ketika perusahaan dan jaringannya yang dianggap terlibat bisnis PCR terungkap, kemarahan publik mengemuka terhadap mereka yang mengambil keuntungan ditengah kebencanaan bagi yang lain https://antikorupsi.org/id/article/bisnis-pcr-dan-konflik-kepentingan-pejabat-publik
 
Pengambil kebijakan memahami menerima signal kenyataan itu, sehingga kemudian kebijakan terkait bergantung pada soal vaksinasi. Jika sudah vaksinasi maka juga dengan rapid test anigen, sementara yang baru sekali vaksin mesti PCR. Yang tampak sebenarnya tidak berubah, penegakan hukum melalui mekanisme pemeriksaan di berbagai bandara (dalam pengalaman penulis) tidak cukup ketat bahkan longgar.
 
Akun peduli lindungi sebagai alat verifikasi berbagai kelayakan terbang cukup memberi kemudahan, tetapi dibeberapa bandara (bahkan bertaraf internasional) pengisian kedatangan (e-hac) bahkan masih dengan pengisian manual, kertas.
 
Akhir tahun ini, paling tidak ada 2 peristiwa kebencanaan yang mendera kita; gunung Semeru dengan semburan tanahnya (erupsi) yang barusan, dan gempa disertasi potensi tsunami di beberapa daerah. Pelajaran penting dari kasus Semeru bahwa luasan daerah terdampak semburan semkain luas (dan ini mesti mejadi perhatian) agar jarak gunung dan pemukiman masyarakat mestinya semakin jauh, atau bahkan perlu membangun penahan lumpur https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211228065526-199-739394/aliran-lahar-baru-semeru-ahli-sebut-peta-jalur-bahaya-harus-dibuat
 
Gempa yang terjadi awal awal Desember kemarin secara skala mungkin tidak terlalu berdampak pada eskalasi kerusakan, tetapi early warning system nya dapat dikatakan cukup baik, meski laporan mengenai peringataan dini belum dipastikan apakah on time tiba pada warga masyarakat https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/16/125718323/update-gempa-bumi-larantuka-ntt-sudah-505-kali-susulan-hingga-hari-ini
 
 
Persiapan 2024
Salah satu yang terus menerus dipersiapkan, didiskusikan adalah persiapan pemilu serentak 2024. Keserentakan itu bermakna pada tahun tersebut pemilu legislastif hingga DPRD dan pemilu presdien dan kepala daerah akan digelar bersamaan , ditahun yang sama dibulan yang berbeda.
 
Keserentakan itu akan membawa banyak dampak bagi banyak stake holder penyelenggara, peserta, maupun kandidiat. Sementara menyiapkan tahapan yang berbeda untuk masing-masing kegiatan kepemiluan, data pemilih yang mesti diupdate dalam waktu yang hampir bersamaan (data pemilih adalah sumber kisruh pemilu kita), menyiapkan aktor mewakili partai ataupun perorangan dalam waktu yg singkat, rekrutmen penyelenggara ad hoc dari kecamatan hingga tingkat tps https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/26/tantangan-berat-pemilu-2024-di-depan-mata
 
 
Pelajaran penting dari rekrutmen ad hoc adalah susah memilih calon dengan kapasitas memadai ditengah waktu singkat, penyiapan sumber daya mereka, dan waktu belajar yang terbatas bagi mereka. Banyaknya potensi PSU pemungutan suara ulang (berkaca dari pilkada 2020 adalah buktinya.
 
Rekrutmen KPU dan Bawaslu secara nasional sudah menyelesaikan tahap dua (dinamika kelompok atau psiko lanjutan, test wawancara dan test kesehatan) tahap ini akan berujung pada top 10 calon Bawalsu RI dan top 14 calon KPU RI. Nama-nama itu akan diajukan ke presiden dan pada akhirnya komisi 2 akan memilih masing-masing 5 untuk bawaslu dan 7 utk kpu https://www.republika.co.id/berita/r4q6qu318/timsel-akan-serahkan-nama-calon-kpu-dan-bawaslu-ke-jokowi
 
 
Pelajaran dari rekrutmen kali ini, yang juga mengejutkan bagi timsel adalah, dengan banyaknya tantangan pemilu serentak 2024 ternyata tidak menyurutkan minat calon penyelenggara. Data tersaji menemukan bahwa penyelenggara tingkat provisi mendominasi peserta, selain kelompok perempuan https://www.liputan6.com/news/read/4712909/pendaftar-anggota-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027-capai-868-orang. Rekrutmen yang lebih mirip rekrutmen parpol kata seorang kawan peserta seleksi yang sama.
 
Keormasan
Masalah ormas sempat menjadi perhatian publik tahun ini. Soal ormas menguasai aset pemerintah, penertiban ormas tertentu, hingga sentilan presiden ke penegak hukum yang sering sowan ke ormas yang suka melanggar hukum
 
Ormas adalah sejarah panjang Indonesia, sama dengan kehadiran parpol yang tidak bisa dihindari. Ormas telah memberi warna dalam banyak perhelatan, sekaligus sumber rekrutmen politik kepemimpinan, meski juga menjadi alat tawar menawar kepentingan. Pada akhirnya respek kepada ormas terjadi pembedaaan karena besar massanya misalnya https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff3d06a60492/sengkarut-hukum-pembubaran-ormas
 
Diperlukan penertiban jika ormas yang ada adalah beking praktik kekerasan dan pelanggaran hukum, sambil terus memberi ruang bagi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan untuk terus mengembangkan dirinya mengambil bagian dalam kontribusi pengembangan sumber daya keanggotaannya
 
Tentu juga penting agar mereka fokus pada tujuan organisasi masing-masing dalam beragam bidang ini, ketimbang hanya tampil saat pergantian kepengurusan (musda misalnya) atau bahkan hanya sekadar ormas flyer (promo organisasi semata menumpang momentum tertentu).
 
Aspek Konstitusional
Satu hal yang mengemuka mengenai ini adalah Presidential treshold https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu/. Meski lingkungan MK telah memberi signal tentang ini, sebagai sesuatu yang telah diuji berkali kali.
 
Kerangka besarnya seperti ini, tiada relevansi langsung antara presidential treshold dengan parlementary treshold. Syarat dukungan parlemen sebagai dasar mengajukan calon presiden adalah 2 hal yang sangat berbeda.Mengapa, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sama dengan parlemen. Jadi mengaitkan dasar pemilihan legislatif sebagai dasar pengajuan presiden adalah miskonsepsi.
 
Preferensi pileg dan pilpres tidak paralel, dipileg bisa saja kandidatnya adalah lingkungan yang gampang diakses sedari awal karena berbagai faktor kedekatan, keluarga, dsb. Berbeda dengan presiden kalaupun dapat diakses lagsung, hanya lingkungan kecil yang memungkinkannya. Referensi pemilih pilpres dan pileg tidak selalu sama, karena banyak aspek dan faktor.
 
Penutup
Tahun-tahun boleh berlalu, tetapi semangat untuk memperbaiki sistem hukum, struktur hukum yang ada kiranya bermuara pada kultur hukum yang ada semakin baik, termasuk adaptasi terhadap perubahan.
 
Redistribusi asset, sertifikasi lahan masyarakat, penegakan hukum yang  semakin berkeadilan kiranya menjadi bagian yang mengemuka. Penegakan hukum mestinya berlangsung bukan karena keramaian (viral) yang ditimbulkannya. Kepolisian harus menjadi institusi yang lebih baik dan ramah terhadap para pencari keadilan https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/06000091/ketika-warga-merasa-percuma-lapor-polisi-?page=all
 
Dan Papua akan terus menjadi perhatian yang penting jika hal-hal strategis tertentu belum diputuskan, soal-soal keadilan masih terus menyita perhatian kita https://koran.tempo.co/read/opini/458764/opini-melihat-papua-dengan-seimbang-oleh-usman-hamid
 
Agar keputusan, kebijakan, tindakan pemerintahan semuanya berdasarkan hukum, bukan hasil dari kompromistis semata. Sekali lagi, negara kita adalah negara hukum yang dalam keputusannya mesti mencirikan kedaulatan hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta tidak dominannya satu lembaga tertentu (check and balances system). Semoga saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *