Cakupan kepesertaan JKN di Buton baru 70 persen


KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton punya perhatian lebih pada sektor kesehatan. Alokasi APBD untuk sektor strategis itu sudah diporsikan sesuai amanat undang-undang, yakni 10 persen setiap ta­hun. Termasuk didalamnya anggaran untuk kepeser­taan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk war­ga kurang mampu. Hanya saja, fakta di lapangan mengungkapkan, masih ada banyak warga yang belum mengantongi kartu pelayanan untuk sehat tersebut.

La Bakry

Kepala BPJS Kesehatan Baubau yang juga mem­bawahi wilayah Buton, Andri Nurcahyanto, me­nyebutkan, cakupan kepe­sertaan JKN di Kabupaten Buton baru 70 persen. “Ka­lau Buton, yang induk itu baru 70 persen dari jum­lah penduduknya. Kenda­lanya masih ada yang be­lum punya KTP elektronik, kemudian tingkat kelahi­ran juga,” jelasnya, Selasa (14/12).

Sementara itu Bu­pati Buton, La Bakry juga mengaku heran dengan banyaknya jumlah warga yang belum terdaftar se­bagai peserta JKN. Padahal Pemkab telah menggelon­torkan anggaran miliaran rupiah untuk itu.
“Iya saya juga masih berpikir, ini kenapa bisa masih banyak yang be­lum. Padahal kita anggar­kan terus. Nanti saya dis­kusikan dengan instansi terkait supaya dicek titik masalahnya apa. Apakah soal pendataannya yang kurang maksimal, atau masyarakat yang tidak mau mengurus. Nanti saya kroscek,” janji Bu­ton-1 tersebut.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP­KAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, menga­takan, setiap tahun telah dianggarkan sebesar Rp 7 miliar untuk JKN. “Itu un­tuk sekitar 40 ribu orang yang kita bayarkan. Tapi masalahnya kadang yang banyak sakit ini yang tidak punya kartu. Kalau soal anggaran itu selalu ada,” ungkapnya. (b/lyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.