Nasional

BPK dan BPKP Sultra Perkuat Sinergitas

BPK : Belanja Obat-obatan Tak Sesuai Ketentuan
–Pemprov Sultra Koleksi WTP ke-9


KENDARINEWS.COM — Sederet pemerintah daerah sedang “demam” opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam
laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Tak terkecuali Pemprov Sultra. Kendati meraih WTP, Pemprov Sultra belum sepenuhnya memuaskan. BPK memberi sejumlah “catatan”.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi, SE., MSi., CA., Ak, CSFA., CPA., CFrA menegaskan masih terdapat hal–hal yang perlu mendapat perhatian. Antara lain, klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak tepat. “Penetapan harga kontrak pengadaan belanja barang medis habis pakai dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak sesuai ketentuan,” ujar Laode Nusriadi saat penyerahan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sultra, Jumat (4/6) kemarin.

Selain itu, penetapan status PD Percetakan Sultra yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 oleh Pemprov Sultra berlarut-larut. Lalu, penetapan dasar pengenaan dan penetapan tarif PKB BBNKB tidak dilaksanakan secara akurat. “Dan terakhir, pendataan objek dan subjek PKB BBNKB belum memadai,” sebut Laode Nusriadi.

Kendati memberi “catatan” penting, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi mengapreasiasi Gubernur, Ketua DPRD dan anggota DPRD Sultra yang telah mendukung upaya BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

“Pemprov Sultra dan jajaran menunjukkan komitmen terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan dan dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” imbuh Laode Nusriadi.

Pejabat Eselon I BPK itu menegaskan BPK memberikan opini WTP ke-9 secara berturut-turut atas laporan keuangan Pemprov Sultra. Menurut Laode Nusriadi, LHP atas LKPD tahun 2020 merupakan Long Form Audit Report (LFAR). LFAR terdiri dari tiga laporan utama yang menyajikan hasil pemeriksaan keuangan. Yaitu, LHP atas LKPD tahun 2020 yang memuat opini serta LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu, hasil pemeriksaan kinerja yaitu LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyampaikan, LHP BPK atas laporan keuangan, pada prinsipnya sangat diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Dengan torehan WTP ke-9 Pemprov Sultra, maka pokok-pokok yang menjadi koreksi dan saran BPK akan ditindaklanjuti dan dijadikan pembelajaran ke depan. Sehingga tidak terulang kekeliruan ataupun kesalahan serupa,” kata Abdurrahman Shaleh.

Pemprov Sultra kini mengoleksi 9 opini WTP atas LHP LKPD. Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan penyusunan dan penyampaian LKPD Sultra tahun anggaran 2020, sebagai bentuk tanggung jawab dalam tata kelola keuangan pemerintahan dengan memenuhi prinsip akuntabel dan transparan.

“Kami menyadari, penyajian laporan keuangan tidak sekedar mengejar prestise opini WTP. Tetapi karena niat baik dan komitmen kami untuk bekerja optimal dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Kami ingin senantiasa menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Gubernur Ali Mazi saat menyampaikan kata sambutan dalam penyerahan LHP LKPD Pemprov Sultra di Gedung DPRD Sultra, Jumat (4/6).

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP), lanjut Ali Mazi, nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasi sakrual pada pemerintah daerah, maka tahun 2020 merupakan tahun ke enam bagi Pemprov Sultra menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK, Laode Nusriadi (dua dari kiri) usai penyerahan LHP LKPD Pemprov Sultra tahun anggaran 2020 kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi (dua dari kanan) dan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh (kanan) di Gedung DPRD Sultra, Jumat (4/6) kemarin. Meski Pemprov meraih opini WTP, BPK memberikan sejumlah “catatan” yang mesti menjadi perhatian ke depannya.

“Menyikapi kebijakan tersebut, Pemprov Sultra telah dan akan terus melakukan berbagai upaya agar ukuran-ukuran normatif dalam karakteristik yang menjadi tujuan laporan keuangan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Seperti menggunakan aplikasi Simda keuangan dan Simda barang milik daerah, serta meningkatkan kerja sama dengan BPK dan BPKP perwakilan Sultra,” ungkap Gubernur Ali Mazi. (ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top