Nasional

BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 Triliun

KENDARINEWS.COM — Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPSJ) Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan pihaknya telah berupaya memastikan kecukupan pembiayaan Program JKN-KIS. Sampai dengan akhir tahun 2020, pendanaan program ini terhitung cukup bahkan cashflow atau arus kas dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan mulai surplus dan kondisi keuangan berangsur sehat.

Hal tersebut ditandai dengan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan secara tepat waktu kepada seluruh fasilitas kesehatan, termasuk penyelesaian pembayaran atas tagihan tahun 2019. Berdasarkan data unaudited per 31 Desember 2020, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp 18,7 triliun.

“Program JKN-KIS tahun 2021 diharapkan dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan sesuai regulasi,” kata Fachmi dalam konferensi pers virtual.

Dijelaskan, terdapat tiga pilar yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN-KIS. Pertama, strategic purchasing atau pilar yang berkaitan dengan bagaimana BPJS Kesehatan membelanjakan dana yang diterimanya. Kedua, revenue collection. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran akan menjamin keberlangsungan program tersebut.

Pilar ketiga yaitu risk polling. Di mana diharapkan adanya kesadaran masyarakat bahwa program JKN tidak hanya untuk orang yang sakit melainkan juga untuk orang yang sehat. “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung program ini, khususnya peserta yang taat membayar iuran,” imbuh Fachmi Idris.

Lanjut dia, untuk prediksi kondisi DJS Kesehatan ke depan, pihaknya akan terus memantau dengan memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat serta melihat kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, cashflow DJS Kesehatan yang berangsur sehat menjadi hal yang positif untuk keberlangsungan Program JKN-KIS serta akan berimbas pada peningkatan kualitas layanan.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terus melakukan monitoring atas pemberian layanan kepada peserta. Fasilitas kesehatan diharapkan konsisten memberikan layanan yang berkualitas dan tidak melakukan tindakan penyimpangan yang berdampak pada pembiayaan program jaminan kesehatan menjadi tidak efektif dan efisien.

“Di tahun 2020, angka kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan Program JKN-KIS naik dibanding tahun sebelumnya. Untuk kepuasan peserta, tahun 2019 memperoleh angka 80,1 persen dan di tahun 2020 naik menjadi 81,5 persen. Sedangkan untuk kepuasan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 81,3 persen di tahun 2020 dari angka 79,1 persen di tahun 2019,” terang Fachmi Idris.

Ia berharap, peserta JKN-KIS dapat secara aktif memberikan feedback (umpan balik) atas layanan yang diberikan oleh faskes dalam rangka perbaikan dan komitmen layanan yang diberikan. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap rutin membayar iuran dan menaati prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan, sebagai wujud dukungan atas keberlangsungan Program JKN-KIS.

“Kami sangat berterimakasih dan mengapresiasi masyarakat khususnya peserta JKN-KIS yang rutin membayar iuran. Terima kasih juga kepada fasilitas kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah serta DPR RI yang turut mengawal dan berkontribusi dalam upaya keberlangsungan Program JKN-KIS,” imbuh Fachmi.

Kendati BPJS Kesehatan mencatatkan sejumlah kemajuan, Fachmi menyadari perlunya upaya bersama untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam pasal 37 disebutkan bahwa kesehatan keuangan aset DJS Kesehatan diukur berdasarkan aset bersih dengan ketentuan yaitu paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan, dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.

“Aset neto yang sehat ini dihitung, jika dalam istilah asuransi bisa dikatakan sebagai modal minimum atau Risk Based Capital (RBC) dari DJS Kesehatan untuk mengelola Program JKN-KIS. Tentu upaya penyehatan DJS Kesehatan ini terus diupayakan pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta tetap optimal,” pungkas Fachmi Idris. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top