Politik

Bawaslu Sultra Identifikasi Potensi Pelanggaran Hak Pilih

KENDARINEWS.COM — Bawaslu Sultra mulai mengidentifikasi adanya ancaman pelanggaran hak pilih pada Pilkada tujuh kabupaten. Potensi pemilih tanpa E-KTP, tidak memenuhi syarat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau memenuhi syarat tak masuk DPT, mulai terendus.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, kecenderungan adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan hak pilih tetap saja masih berpotensi terjadi. Karena itu, pihaknya meminta kepada semua stakeholder terutama pemerintah setempat dan masyarakat agar bersinergi dalam melakukan pengawasan baik selama kampanye hingga hari pemungutan suara dan rangkainnya.

“Meski begitu kita berharap, potensi pelanggaran hak pilih tersebut tidak terjadi,”kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Minggu (18/10). Konteks pelanggaran hak pilih, kata dia, bisa juga terjadi karena hilangnya hak pilih masyarakat akibat tidak tersedianya alat perekam identitas, daftar pemilih ganda yang tidak dicoklit, ataupun daftar pemilih tidak dimutakhirkan berdasarkan masukan masyarakat. Termasuk penyusunan daftar pemilih yang tidak menggunakan DP4 sebagai pembanding.

“Kami juga berharap kepada penyelenggara KPU di tujuh Kabupaten pilkada, agar konsisten bekerja bersih dan profesional. Serta tidak terpengaruh terhadap hal-hal yang dapat menodai integritas KPU dalam bekerja,”tandasnya. (m6/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top