Edukasi

Asrun Lio : Sekolah Tatap Muka Dilaksanakan dengan Prokes Ketat

KENDARINEWS.COM — Pemerintah memberi ruang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) namun masih bersifat terbatas pada Juli nanti. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra mendorong akselerasi PTM terbatas yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, Menkes, dan Menteri Agama. “Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi PTM terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio, Minggu (4/4).

SKB empat menteri itu tertuang dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio melanjutkan, berdasarkan penjelasan Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim secara daring, bahwa SKB Empat Menteri menekankan beberapa hal penting, antara lain setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan pembelajaran jarak jauh PJJ).

“Kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ungkap Asrun Lio. Selain itu, kata Asrun, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru. PTM terbatas dapat dikombinasikan dengan PJJ agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan menjadi prioritas. Kepala satuan pendidikan, pemda, kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas.

“Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, para pemangku wajib menangani kasus dan menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan. Mendikbud berpesan agar kepala satuan pendidikan secara konsisten mengedukasi penerapan prokes sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan,” jelas Asrun Lio.

Dalam SKB empat menteri itu, terdapat peran pemda melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan untuk memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan. Kemudian, dinas perhubungan perlu memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan. Selanjutnya, pemda bersama dengan Satgas Covid-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Serta, menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19. “Kedisiplinan dalam penerapan prokes adalah kunci dalam PTM terbatas ini,” tegas Asrun Lio.

Pemerintah Bersinergi

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemberian vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan (tendik) memberikan harapan baru dalam menyongsong era kebiasaan baru dengan tetap melaksanakan prokes ketat.

“Kesuksesan implementasi SKB Empat Menteri ini sangat bergantung pada komitmen kita untuk terus bersinergi dan menjalin koordinasi tingkat pusat maupun tingkat daerah,” ujar Muhadjir sembari berharap pemda melaksanakan SKB menteri ini dengan menyosialisasikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap peserta didik mampu melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam pembelajaran. “Kementerian Agama setuju dan mendukung pengumuman ini sepenuhnya, sehingga anak-anak kita dapat kembali ke kelas mereka bisa bermain bersama di lapangan dengan teman-temannya dalam suasana yang riang dan gembira sehat dengan tetap terjaga dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi percaya bahwa sektor pendidikan harus terus berjalan karena ini adalah investasi penting untuk manusia Indonesia dan untuk ekonomi Indonesia ke depan. “Apapun keputusan yang kita buat, harus melihat dampaknya untuk ke depan,” tutur Menkes.

Kepada pemda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan melalui SKB Empat Menteri ini semua daerah dapat memahami dan membuat kebijakan dalam mengevaluasi sistem pembelajaran yang tepat. Harapannya PTM terbatas akan dapat dilakukan secara menyeluruh. “Hal ini tentu lebih maksimal dibanding dengan sistem daring,” imbuh Mendagri.

Kemendagri mendukung langkah pembukaan PTM terbatas secara bertahap dengan penuh kehati-hatian bersama Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag dan dukungan dari satgas Covid-19. “Semoga langkah ini proses pembelajaran dan sistem pendidikan kita lebih baik lagi untuk menghasilkan didikan yang betul-betul memiliki kekuatan untuk meningkatkan SDM yang produktif bagi bangsa Indonesia,” ujar Mendagri. (rah/b/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top