Metro Kendari

Asrun Lio : Kami Buka Ruang Diskusi dan Saran


KENDARINEWS.COM — Sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman). Tiap tahunnya, Pemprov Sultra mengalokasikan anggarannya yang cukup besar di sektor. Tidak hanya itu, Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra terus melakukan terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Sultra.

Asrun Lio

Kepala Dinas Dikbud Sultra, Asrun Lio mengatakan akan terus mendorong peningkatan mutu pendidikan wilayah Bumi Anoa. Makanya, pihaknya membuka ruang diskusi atau memberi saran tentang pengembangan pendidikan. Termasuk rekomendasi Dewan Pendidikan Sultra tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021.

“Kami menyambut positif delapan point rekomendasi yang dihasilkan Forum Focus Group Discussion (FGD) Dewan Pendidikan Sultra. Di mana rekomendasi tersebut dalam rangka merespon berbagai isu dan saran yang berkembang termasuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata Asrun Lio saat menerima kunjungan pengurus Dewan Pendidikan Sultra di ruang kerjanya, Kamis (10/12).

Rekomendasi ini kata dia, merespon keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri nomor 04KB/2020, 737 tahun 2020, HK O1 08/Menkes/7093/2020 dan 420-3987 tahun 2020. Yang mana, pemerintah harus memberikan kesempatan secara luas kepada sekolah untuk mencari media dan model pembelajaran yang dianggap lebih efektif dan adaptif.

“Sekolah atau Madrasah wajib menerapkan pembelajaran daring ataupun luring baik dalam bentuk blanded maupun hybrid learning. Yang dilakukan atas kesadaran dan kebutuhan bukan atas keterpaksaan. Untuk itulah, pemerintah wajib menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital di sekolah atau madrasah dengan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan semua satuan pendidikan,” bebernya.

Hasil FGD sambungnya, meminta kepada pemerintah pusat agar segera mempertimbangkan kembali Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 mengenai revitalisasi Komite Sekolah karena kontradiksi dengan amanah UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 6 ayat 2, pasal 9, pasai 12 ayat 2, pasal 46 dan pasal 56 ayat 3 mengenai pembiayaan pendidikan. “Langkah ini urgen guna mendorong kreativitas sekolah atau madrasah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk pendidikan yang bermutu,” jelas Asrun Lio.

Dalam rekomendasi ini, berisi poin tentang perlunya payung hukum penggunaan dana komite. Jika tidak, pengelolaan dana yang dilakukan pelaksana pendidikan di sekolah dan madrasah bisa berujung proses hukum. Atas dasar itu, Dewan Pendidikan meminta diterbitkannya Pergub yang mengatur pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

“Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap produk kebijakan pendidikan oleh pemerintah, pertu dilakukan pertemuan antara penyelenggara pendidikan, pelaku pendidikan dengan Ombudsman. Ini dilakukan untuk menghindari tafsir tunggal yang berakibat munculnya tindakan sepihak yang justru bertentangan dengan UU. Upaya ini untuk mengatasi kebimbangan para pelaksana dan praktisi pendidikan di semua level satuan pendidikan” tutupnya. (c/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top