Kolaka

APBD pemkab Kolut Dianggap Kritis, Digagas Lebur OPD


KENDARINEWS.COM — Beban keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) hingga tahun 2022 mendatang, diproyeksi cukup besar. Padahal pemasukan daerah tak dapat mengimbangi pengeluaran yang dibutuhkan. Makanya Pemkab disarankan untuk melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk efisiensi beban pembiayaan. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kolut, Agusdin, mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), usai rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah Perubahan (APBD-P), Senin (6/9).

Selain karena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan refocusing sejumlah anggaran, minimnya keuangan daerah juga akibat adanya kebijakan utang. “Harus ada kebijakan yang tepat. Salah satunya merampingkan OPD,” ujar Agusdin, menegaskan. Ia menilai, sektor penerimaan pajak sendiri tidak ada lonjakan tajam, kecuali dari segi piutang yang meningkat setiap tahun. Belum lagi objek pajak PBB yang rendah dan bahkan beberapa desa diketahui ada yang belum membayar.

Pemkab diminta segera melakukan evaluasi pendapatan daerah, karena ada temuan beberapa objek pajak tidak efektif. Hal itu diamati berulang setiap tahun tanpa ada kebijakan yang dipandang tepat menyelesaikan hal itu. “Kami temukan target PBB masih stagnan dan hanya piutangnya meningkat dari tahun ke tahun. Padahal jumlah sertifikasi tanah terus bertambah. Masalahnya apa,” sorot Agusdin.
Begitu juga pajak rumah makan juga tak berjalan efektif dan hanya beberapa yang melakukan pembayaran.

Agusdin

Bupati diminta tegas agar semua instansi menunaikan kewajibannya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya itu, pajak di sektor tambang C yang hanya ada dua perusahaan diketahui resmi. Seharusnya Pemkab memfasilitasi pengurusan penambang ilegal lainnya agar setoran pajak juga ada penambahan. “Harus menggali potensi pendapatan. Kalau tidak berizin bagaimana mau dilakukan pemungutan. Kalaupun memang kurang yang mengusul, mengapa tidak memberdayakan Perusda,” kritiknya lagi.

Yang dianggap sangat membebani keuangan daerah karena Pemkab juga saat melakukan pinjaman, tidak melakukan perencanaan dengan baik. Proyeksi awal yang direncanakan selama tiga tahun, ternyata hanya dua tahun berjalan, sehingga berdampak pada pembayaran piutang hingga 2022 mendatang. Sebagai pilihan, jika dari sektor pendapatan daerah dipandang tidak mengalami lonjakan signifikan, maka solusi perampingan OPD perlu dilakukan. Beberapa instansi yang disarankan dilebur untuk berhemat pembiayaan daerah. Salah satunya, Dinas Damkar dengan BPBD, Kearsipan melebur dengan Perpustakaan, Dinas KB disatukan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan. “Banyak yang serumpun harusnya disatukan saja,” tandas Agusdin. (b/rus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top