APBD Konut Tembus Rp 1,2 Triliun

–Ruksamin: Terimakash OPD, TAPD dan Banggar DPRD

KENDARINEWS.COM–Setelah melalui proses panjang tahapan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) APBD pasca Pemprov Sultra memberikan hasil asistensi RAPBD. Penetapan tersebut dilangsungkan diaula Konasara Pemkab Konut, (30/12).

Bupati Konawe Utara, Ruksamin menyampaikan apresiasi yang tinggi pada unsur pimpinan organisasi perangkat daerah, tim anggararan pemerintah daerah bersama badan anggaran DPRD Konawe Utara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan proses pembahasan Raperda.

Mulai dari rapat komisi bersama OPD, yang dilanjutkan pembahasan ditingkat badan anggaran hingga penyampaian akhir fraksi DPRD tentang Raperda RAPBD. “Kita berharap wujud kerjasama sebagai mitra sejajar Pemda dan DPRD akan menjadi komitmen yang harus terpelihara dalam mengawal berbagai agenda pembangunan daerah,”kata Ruksamin sesaat sebelum menetapkan.

Postur APBD Konawe Utara terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Nah, untuk pendapatan daerah dalam APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp 976 miliar, yang terdiri dari PAD Rp 99,5 miliar, pendapatan transfer Rp 872 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 4,5 miliar.

“Sedangkan pada jumlah belanja daerah APBD 2022 ditetapkan menjadi Rp 1,267 triliun. Yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 668 miliar, belanja modal Rp 418 miliar, belanja tak terduga Rp 11 miliar dan belanja transfer Rp 169 miliar,”ujarnya.

Ruksamin menjelaskan belanja daerah tahun 2022 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang lebih memihak pada kepentingan publik. Terutama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal (SPM).

Sedangkan indikator SPM pendidikan, Pemkab Konut akan konsisten mempertahankan jumlah alokasi anggaran yaitu 20 persen dari total belanja daerah sesuai amanat UU nomor 20 tahun 2003 dan PP 48 tahun 2008.

Sementara dari fungsi kesehatan, Pemkab Konut tetap konsisten mempertahankan 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat UU nomor 36 tahun 2009 yang diarahkan penggunaanya untuk pencapaian indikator SPM disektor kesehatan.

“Kemudian, pembiayaan daerah ditempuh melalui dua pos pembiayaan. Yaitu, melalui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 50 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 300 miliar. Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 6,5 miliar dan pembayaran cicilan pokok uang yang jatuh tempo sebesar Rp 52,67 miliar,”pungkasnya. (min)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *