Nasional

Angka Kemiskinan di Indonesia Meningkat

KENDARINEWS.COM — Pandemi Covid-19 menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia naik signifikan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat, jumlah masyarakat miskin pada Maret 2020 kembali naik menjadi 9,78% atau meningkat 0,37% dari Maret tahun lalu.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di tanah air. Di antaranya, melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipastikan masih akan berlanjut di awal 2021. Kendati demikian, menurutnya, salah satu kunci terpenting dalam upaya penanganan kemiskinan ialah terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS digadang merupakan sumber data dalam penanggulangan kemiskinan yang berisi profil lengkap keluarga penerima manfaat (KPM).

Menko PMK Muhadjir Effendy

“Untuk DTKS ini pemerintah memiliki target akan melakukan pemutakhiran skala besar pada 2021. Selain melibatkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dan diharapkan ikut terlibat,” kata Muhadjir yang juga Menteri Sosial ad interim itu di Jakarta, Senin (14/12).

Ia menyebut salah satu daerah dengan angka kemiskinan di bawah level nasional, yaitu Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 6,8% atau 483.390 jiwa. Sementara untuk perbaikan DTKS-nya dari 12 kabupaten/kota masih ada 5 kabupaten/kota dengan persentase masih 0%. Meski demikian, untuk Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki capaian perbaikan DTKS mencapai 79,3%.
“Saya senang angka kemiskinan di Provinsi Riau relatif jauh di bawah rata-rata nasional. Ini patut diapresiasi dan untuk Kabupaten Indragiri tentu ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal pemutakhiran DTKS,” ucap Menko PMK.

Lebih lanjut, Muhadjir mengungkap masih terdapat banyak tantangan untuk mengatasi kemiskinan di tanah air. Mengingat luasnya wilayah serta beragam kondisi sosial budaya dan karakteristik di tiap-tiap daerah baik kota maupun desa dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Menurutnya, penting untuk tiap-tiap daerah mengenali dinamika kemiskinan yang ada di wilayahnya. Termasuk dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi digital yang menjadi buah simalakama, khususnya bagi masyarakat yang hidup di desa ataupun pedalaman. Literasi digital harus diperluas agar pemerataan ekonomi bisa menjangkau seluruh wilayah.

“Ke depan kami harapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang sulit mengakses peluang ekonomi yang sejatinya sudah diberikan pemerintah melalui bantuan sosial atau pun bantuan lainnya dalam mengembangkan perekonomian mereka,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top