Ali Mazi Arahkan Belanja Daerah Lebih Efektif dan Efisien

KENDARINEWS.COM — Gubernur Sultra, Ali Mazi menekankan jajaran kabinetnya lebih cermat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022. Apalagi dengan porsi anggaran yang sangat terbatas akibat pendemi. Untuk itulah, ia meminta porsi anggaran lebih diprioritaskan pada indikator yang mendongkrak kinerja pembangunan daerah dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pertama lanjut politisi Partai NasDem ini, yakni indikator makro dan kinerja pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi perhatian bagi setiap perangkat daerah. “Ini perlu menjadi perhatian khusus. Sebab keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan capaian indikator kinerja dalam RPJMD. Untuk itu, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya harus mendukung upaya pencapaian indikator tersebut. Jangan asal-asalan,” jelas Ali Mazi.

Kedua, setiap OPD harus saling bersinergi untuk mencapai target-target pembangunan daerah. Setiap prioritas pembangunan jika dilaksanakan secara terintegrasi antar OPD maka dampaknya akan semakin baik. Ia lalu mencontohkan pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang bertujuan mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut.

“Pengembangan kawasan pariwisata harus memiliki konsep yang jelas terkait tiga aspek penting yaitu, atraksi, amenitas (fasilitas), dan aksesibilitas. Aspek tersebut dapat terpenuhi jika beberapa OPD mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya,” tandas orang nomor satu di Bumi Anoa itu.

Poin ketiga, tiap OPD dapat menyusun program prioritas dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Mengingat anggaran pembangunan sangat terbatas sementara daftar prioritas pembangunan melebihi kemampuan keuangan daerah.

Pada poin keempat, gubernur meminta segera menyesuaikan penyusunan anggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Apalagi tahun ini mulai diterapkan. Pagu anggaran dimaksud mencakup belanja pegawai, belanja rutin, dan urusan termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Dengan begitu, penyusunan rencana kerja OPD tahun 2022 akan lebih baik.

“Saudara-saudara perlu secara cermat untuk memilih dan memilah mana saja yang merupakan kegiatan normatif dalam menjalankan urusan pemerintahan maupun kegiatan prioritas daerah,” kata gubernur.

Beberapa indikator makro yang harus mendapat perhatian dari kepala OPD lanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Di mana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sultra hanya mencapai minus 0,65 persen. Sedangkan target RPJMD tahun tersebut diharapkan mencapai 7,23 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sultra selalu berada di atas rata-rata nasional yaitu di atas enam persen.

Indikator makro berikutnya, capaian Rasio Gini (ukuran ketidakmerataan distribusi penduduk). Pada September 2020, Rasio Gini Sultra sebesar 0,388 poin. Capaian tersebut sesuai dengan target RPJMD sebesar 0,388 poin. “Kita harapkan bersama capaian Rasio Gini Sultra terus menurun sehingga target akhir periode RPJMD sebesar 0,380 poin dapat tercapai,” ucapnya.

“Begitupun tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, keduanya mengalami peningkatan. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020, sebesar 71,45 poin. Capaian ini melebihi target RPJMD sebesar 70,66 poin. Seluruh indikator inilah yang saya harapkan menjadi perhatian para kepala OPD, ” tutupnya. (b/rah)

Empat Poin Arahan Gubernur
Prioritaskan Program tang Mendongkrak Indikator Makro dan Kinerja Daerah
OPD Bersinergi untuk Pencapaian Target
Penggunaan Anggaran Efektif dan Efisien
Penerapan SIPD

Indikator Realisasi Target
Pertumbuhan Ekonomi 2020 -0,65 persen 7,23 persen
Kemiskinan (Sept 2020) 11,69 persen 11,2 persen
Pengangguran (Agust 2020) 4,58 persen 2,70 persen.
IPM 2020 71,45 poin 70,66 poin

Tinggalkan Balasan