Politik

Aduan Netralitas ASN di Muna Bertambah

KENDARINEWS.COM — Laporan kasus dugaan aparatur sipil negara (ASN) melanggar netralitas di Pilkada Muna 2020 kepada Bawaslu terus bertambah. Terbaru, masyarakat Kecamatan Parigi melaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muna Rustam atas dugaan terlibat politik praktis.

Rustam

Aduan tersebut diterima Panwascam Parigi. Rustam diadukan dengan dalih berorasi di hadapan masyarakat di posko pemenangan salah satu pasangan calon di Kelurahan Wasolangka, Parigi. Pelapor juga menyertakan bukti berupa video orasi berdurasi satu menit. “Aduannya masuk pada 9 Oktober dari salah satu masyarakat,” kata La Ode Pono Wuna, Ketua Panwascam Parigi.

Pono menerangkan, aduan itu langsung diproses oleh Panwas dengan mempelajari bukti video yang disertakan pelapor. Namun dari hasil kajian awal, Pono menyebut tidak ditemukan indikasi pelanggaran netralitas ASN. Kasus itu pun tidak dilanjutkan. “Tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Komisoner Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Muna Aksar menerangkan, saat ini aduan netraliras ASN masih terus bertambah. Bahkan, jumlah ASN yang ditengarai terlibat politik praktis di Pilkada Muna dan telah direkomendasikan ke KASN hingga kini sudah sebanyak 30 orang. Jumlah itu terbilang banyak karena tahapan Pilkada baru memasuki masa awal kampanye. “Masih mungkin terus bertambah,” imbuhnya.

Kepala DPMD Muna Rustam mengklarifikasi tuduhan dari pelapor tersebut. Katanya, keberadaanya di posko itu bermula dari laporan masyarakat yang ia terima terkait adanya kerumunan massa yang berpotensi melanggar protokol kesehatan dan memicu gangguan kamtibmas. Dari laporan itu, ia kemudian berkoordinasi dengan Camat, Kepolisian dan TNI setempat untuk meninjau langsung titik kerumunan dimaksud. Orasi yang kemudian menjadi bukti aduan itu, kata Rustam, sebenarnya berkaitan dengan penyampaian imbauan kepada masyarakat agar tidak berkerumun karena bisa memicu penyebaran Covid-19. Termasuk pula meminta kepada masyarakat agar menjaga ketertiban sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga.

“Kami bersama-sama polisi, Babinsa dan bahkan Camat datang melarang adanya kerumunan dan imbauan agar menjaga kamtibmas. Bukan datang orasi politik,” ujarnya. Makanya, ia menilai aduan pelanggaran netralitas ASN yang dialamatkan kepadanya itu sesungguhnya tidak berdasar. Dirinya pun sudah mendapat informasi jika aduan itu tidak dilanjutkan karena minim indikasi. Jika pun ada oknum yang tetap ingin melaporkan langsung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, ia mengaku siap mengklarifikasi hal itu agar tidak menimbulkan fitnah dan persepsi politik. “Silahkan saja itu dilakukan,” paparnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top