4.000 KPM di Baubau Menanti BLT Pemprov


KENDARINEWS.COM — Masyarakat yang terdampak virus corona masih menantikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Khusus di Kota Baubau, terdapat ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang berharap penyaluran bantuan uang tunai tersebut. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Sosial Kota Baubau, Abdul Rajab.
“BLT dari Pemprov sebesar Rp 500 ribu belum cair sampai hari ini. Masyarakat yang dapat (BLT) sekira 4.000 KPM masih menunggu,” kata Abdul Rajab, Rabu (30/9).

Abdul Rajab

Menurutnya, penyaluran BLT itu menjadi tanggung jawab Pemprov. Makanya pihak Dinas Sosial Kota Baubau tidak bisa memberikan keterangan lebih detail. Namun informasi yang diperoleh, semua masih dalam proses persiapan untuk disalurkan. “Informasi dari provisi sementara dalam proses pengurusan administrasi keuangan melalui Bank Sultra. Yang jelas tinggal menggu saja, tetap akan ada. Karena itu sudah masuk APBD Provinsi,” ungkapnya.

Untuk bantuan sosial berupa Sembako yang bersumber dari APBD Kota Baubau, Abdul Rajab mengaku telah disalurkan. Begitu pula dengan masyarakat yang menerima Bansos Pemerintah Provinsi. Total keseluruhan mencapai 22.000 masyarakat sebagai penerima telah menerima bantuan tahap satu. “Penyaluran Bansos tahap satu berupa Sembako sudah kita tuntaskan semua. Yang kita eksekusi ada sekira 14.000, termasuk penerima susulan. Kemudian sisanya oleh provinsi kurang lebih 7.000. Ada 3.000 mendapatkan Sembako dan 4.000 uang tunai,” terangnya.

Abdul Rajab menambahkan, akan ada Bansos tahap dua. Saat ini pihaknya sementara menyiapkan segala administrasi untuk penyalurannya. Termasuk melakukan verifikasi ulang penerima. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya KPM yang ganda dalam mendapatkan bantuan karena sementara ada perluasan PKH dan perluasan BPMP. “Kita sementara persiapkan administrasi penyalurannya dan administrasi keuangannya. Bansosnya sama seperti kemarin, Sembako. Hanya saja untuk kepastian waktu penyaluranya kita belum bisa sebutkan karena adanya perluasan PKH dan BPMP,” pungkasnya. (b/ahi)

Tinggalkan Balasan